Peringati HAKORDIA, Kajati Malut Dan Kajari Halsel Didesak Buka Kembali Kasus Korupsi Usut Tuntas

Berita Sidikkasus.co.id

Halsel – Menjelang peringati hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2025. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara. Dan Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan. Didesak membuka kembali sejumlah kasus korupsi yang ditangani selama ini diduga menelan anggaran APBD dan APBN ratusan miliar rupiah tak kunjung dituntaskan.

Menjelang peringati hari anti korupsi sedunia jatuh tempo pada tanggal 09 Desember 2025 ini.

Kajati Malut, Sufari dan Kajari Halsel, Tommy Busnarma, S.S., S.H., M.H. didesak membuka kembali sejumlah kasus korupsi yang ditangani mantan Kajati Malut Dan Kajari Halsel sebelumnya, menyisakan misterius dalam penegakan hukum.

Sejumlah proyek sejak tahun 2002, hingga akhir tahun 2025 ini. Salah satunya, pengadaan kapal Halsel Ekspres yang dilakukan pada tahun 2006 lalu.

Sekertaris Jendral (Sekjen) LSM GUSUR (Gerakan Usaha Untuk Rakyat) M, Nasir menyebut bahwa berbagai pembangunan gedung bertingkat dan proyek bernilai fantastis di tahun-tahun sebelumnya dan akhir tahun terkesan “dipaksakan selesai” tanpa evaluasi matang.

Menurutnya, data yang diterima pihaknya soal dugaan korupsi MV. Halsel Ekspres tak kunjung ditindaklanjuti pihak Kajati Malut, berdasarkan putusan pengadilan Negeri Ternate, dengan surat nomor: Print-122/S.2/Fd.1/06/2009 tertanggal 4 Juni 2009 yang memerintahkan untuk melanjutkan penyedikan kasus tersebut.

Begitu juga dengan kasus dugaan korupsi dana desa (DDS) di Halsel, dari hasil temuan Inspektorat sebanyak 178 kepala desa. Namun, lagi lagi kasus tersebut sengaja dihilangkan hasil auditnya saat dipertanyakan pihak Wartawan dan LSM.

Selain itu, kasus BPRS BANK SARUMAN dengan kerugian negara mencapai Rp.15 miliar sekian yang ditangani Kajari Halsel, telah di SP3 dengan dalil para pelaku sudah membuat pengembalian kerugian Negara.

M. Nasir juga mengungkapkan bahwa sejumlah proyek raksasa di Halsel, mulai dari keterlambatan pekerjaan hampir selalu berujung pada adendum perpanjangan waktu 6 bulan sampai satu tahun lamanya.

“Termasuk proyek pelabuhan SEMUT yang berlokasi di Desa Tokona Kec. Bacan Selatan, seharusnya sudah selesai dikerjakan sejak tanggal 30 November 2024 lalu.

Pasalnya, proyek ini merupakan salah satu pembangunan multiyears milik dinas PUPR Halsel, sumber anggaran DAU tahun 2023-2024 senilai Rp.58.477.990.849.27 (Lima puluh delapan miliar, empat ratus tujuh puluh tujuh juta, sembilan ratus sembilan puluh ribu, delapan ratus empat puluh sembilan, dua puluh tujuh rupia).

Ia menilai kondisi tersebut membuka peluang terjadinya celah penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

“Setiap tahun pola ini berulang. Kontraktor, penyedia barang dan jasa, hingga instansi pemerintah di tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan kementerian.

Apa lagi proyek pelabuhan SEMUT ini, dibawah pengawas langsung oleh Kejari Halsel, berdasarkan MOU kesepahaman dengan pihak Pemda Halsel, sering terlibat polemik yang sama. Masyarakat wajar mempertanyakan, karena pembangunan ini tak main-main anggarannya cukup fantastik,” tegasnya.

M. Nasir menambahkan bahwa sejumlah proyek diduga kuat dipegang oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kedekatan dengan oknum dalam pemerintahan daerah. Hal tersebut, menurutnya, membuat kontraktor lokal tersingkir dan persaingan sehat tidak lagi terlihat.

“Kami melihat ada kontraktor yang itu-itu saja mendapat paket pekerjaan besar. Publik bertanya-tanya: apakah karena kualitas, atau karena sudah dikondisikan?” ujarnya.

Ia juga mengkritik kurangnya evaluasi pemerintah terhadap kegagalan proyek di tahun-tahun sebelumnya, sehingga masalah berulang terjadi tanpa perbaikan berarti.

Dia menilai minimnya ketelitian penggunaan anggaran dapat berpotensi menjadi kelalaian serius dan membuka ruang praktik korupsi.

“Jika ditemukan penyimpangan, itu jelas bentuk korupsi dan harus dilawan. Kita tidak ingin anggaran negara dijadikan ajang permainan. Ini peringatan keras untuk pemerintah agar tidak membuat masalah baru yang merugikan masyarakat di tahun 2026 memdatang,” jelas M. Nasir

Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa LSM GUSUR akan terus memantau proyek-proyek strategis di berbagai daerah, khususnya di Halsel. Menurutnya, menunjukkan tren peningkatan masalah sejak tahun sebelumnya.

(Reporter/Kandi).