Berita Sidikkasus.co.id
TALIABU, – Inilah Jalan Kura kura lintas di Kabupaten Pulau Taliabu Maluku Utara, Masyarakat sedih dan sakit akibat jalan lintas penuh dengan Pece diatas Pece dimana mana ( Lumpur diatas lumpur) saat melintasi jalan lintas menuju ibukota Bobong saat ini hancur lebur.
Lebih Parahnya lagi, Pemda Kabupaten Pulau Taliabu mendapat peringkat Disclaimer dua ( 2) tahun berturut turut dari tahun 2018 sampai dengan 2019 dari hasil audit BPK RI perwakilan provinsi Maluku Utara terdapat anggaran yang dicairkan tanpa melalui SP2D Sebesar Rp 58 miliar lebih.
Masyarakat sangat susah saat melintasi jalan lintas Pulau Taliabu dari jarak pemukiman warga penduduk dari desa Lede dan Nggele menuju ibukota Bobong hanya menikmati kesakitan saja.
“Tapi Kepala daerah hanya diam dan malah bersenang senang di Negara luar negeri Barcelona Spanyol,” Ungkap La Tomi La tua selaku Ketua Lembaga Pemerhati Keuagan Negara ( LPKN) Indonesia Timur dan Lembaga Investigasi LPK-GPI.
Lanjut ketua Lembaga dengan tegas menyampaikan, dirinya telah mengemis dan menyembah tunduk pada kepala pemerintah daerah Kabupaten pulau Taliabu Bupati H. Aliong Mus dan Wakil Bupati H. Ramli yang terpilih di periode kedua memimpin tak harus buta melihat kondisi jalan lintas yang terletak di Lise Pulau Taliabu itu.
Kian makin hancur lebur apa artinya pemimpin sampai ke tanah di negara Barcelona spanyol. Padahal kondisi jalan lintas daerah Pulau Taliabu penuh pece dimana mana ( Lumpur diatas lumpur) ,” ungkap La Omy La Tua selaku ketua lembaga pada media, lalu. Rabu 24 November 2021.
Pria ini biasa dipanggil Omy menyampaikan bahwa Kabupaten Pulau Taliabu masyarakatnya hidup diatas penderitaan karena jalan lintas hanya dinikmati dengan pece ( Lumpur diatas lumpur) itu adalah siksaan masyarakat Pulau taliabu.
Bahkan menangis menikmati jalan ibarat jalan kura-kura ninja yang di ada di Kabupaten Pulau Taliabu ini menjadi siksaan masyarakat. Harusnya pemerintah daerah dapat melihat kondisi ini. Tapi malah bupati bersenang senang di negara Barcelona Spanyol.
Apalagi akses jalan lintas adalah wujud pertumbuhan ekonomi daerah bukan iklan popularitas namun kondisi daerah rapuh,” tegas Omy dengan nada kesalnya.
Masih juga Omy sebagai ketua Investigasi LPK-GPI (Lembaga Pelindung Konsumen Gerakan Perubahan Indonesia) dia pulang di kampung kelahirannya karena tak tahan ejekan daerah tetangga yang menyebut bahwa daerah kabupaten pulau taliabu yang terletak di wilayah kresidenan yang ada di provinsi maluku utara itu.
Namun tak seperti yang terlihat namun faktanya kondisi kabupaten pulau taliabu lebih parah jalannya rusak penuh Pece dan Pece (lumpur diatas lumpur).
Selain itu Kedua Lembaga ini telah menyoroti Pembangunan kantor bupati Pulau Taliabu yang telah di anggarkan dari tahun 2015 hingga 2021, kurang lebih sebesar Rp 50 miliar lebih tapi hingga saat ini belum juga diselesaikan hanya janji janji manis oleh Bupati Pulau Taliabu akan diresmikan ternyata ‘BOHONG’.
Apalagi kantor DPRD Pulau Taliabu sama saja kebohongannya bupati ini, angaran dari tahun 2015 sampai dengan 2021, kurang lebih sebesar Rp 50 miliar lebih. Pekerjaan pembangunan hingga saat ini belum juga terselesaikan.” jelasnya
Lebih paranya lagi dua ( 2) tahun berturut turut disclaimer dari BPKP karena ratusan temuan BPK RI atas dugaan kasus korupsi di kabupaten Pulau Taliabu.
Maka dari itu kami atasnama masyarakat serta Lembaga dan GPM meminta Lembaga anti Rasuah Komisi Pemberantasan Korusi (KPK) Segera melakukan penyelidikan terkait anggaran perjalanan dinas Bupati Pulau Taliabu jika menggunakan SPPD ke luar negeri untuk mengikuti pameran Smart City Expo World Conggres Barcelona Spanyol.
“Sebab masyarakat serta lembaga dan GPM menilai itu anggarannya yang cukup fantastis.” tegasnya.
( Jek/Redaksi)
Komentar