Berita Sidikkasus.co.id
SUMSEL,19/02/2021.Berdasarkan hasil proses mediasi di kec. BP peliung tanggal 19/11/2020 telah menghasilkan beberapa item kesepakatan diantaranya:
1).masyarakat meminta agar pihak perusahaan dan kehutanan segera menetapkan posisi reng bell yang baru dengan konsekuensi ketika menetapkan reng bell yang baru harus disaksikan dan dihadiri oleh unsur muspida Oku timur,dinas kehutanan,pihak mhp dan masyarakat.
2).apabila sudah ditetapkan posisi reng bell baru dan terdapat didalam wilayah kerja mhp yg baru ini ada kebun/usaha masyarakat diharapkan agar pihak perusahaan memberikan toleransi kepada masyarakat tersebut untuk mengambil hasil panen lahan tersebut.
Namun sangat disayangkan hasil mediasi yang disaksikan langsung oleh pemkab.oku timur yang diwakili oleh asisten 1(bpk.yuli akman ) dan dari pihak kehutanan oku timur sama sekali tidak diindahkan oleh pihak MHP berdasarkan laporan dari masyarakat Bantan pelita dan sekitarnya pihak PT.MHP telah melakukan penggusuran lahan dengan semena-mena tanpa menunggu hasil ketetapan reng bell yang baru.
Masyarakat Bantan pelita yang dikuasakan kepada yayasan lembaga fakta hukum Indonesia memberikan penjelasan kepada awak media sidik kasus.
Dalam hal ini untuk menyampaikan, penjelasan tersebut disampaikan oleh (bpk. david kbr) selaku wakil ketua yayasan lembaga fakta hukum Indonesia sumsel.
Dalam penjelasan nya beliau menuturkan.”sampai detik ini yayasan lembaga fakta hukum Indonesia sumsel belum menerima pemberitahuan dari pemkab.oku timur ataupun dari pihak pt.mhp tentang realisasi penetapan reng bell yang baru”.
Maka dalam hal ini saya menghimbau kepada pemerintahan kab.oku timur tidak menutup mata dengan ulah oknum pihak MHP yang telah melakukan penggusuran lahan masyarakat sementara ketetapan reng bell baru belum jelas.
Apabila hal ini tidak segera ditanggapi oleh pemerintah yang terkait tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan gejolak yang tidak diinginkan baik dari masyarakat maupun pihak perusahaan MHP.harapnya.
Reporter: Yudi kuadrat
Komentar