Berita Sidikkasus.co.id
Jakarta – Konferensi Pers APBN KiTA secara virtual hari ini mengenai Kinerja APBN di Kuartal I 2020 dengan tema, “Menjaga dan Mengelola Uang Kita di tengah tekanan pandemi Covid-19.
Pandemi Covid-19 telah mengenai lebih 2 juta manusia dengan 134 ribu kematian. Di Indonesia tercatat 5.516 kasus per 16 April 2020 terkonsentrasi di Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek). Ekonomi dunia mengalami tekanan berat dan akan merosot tajam minus 3% dibanding proyeksi Januari yang positif 3,4% menurut International Monetary Fund (IMF). Perekonomian Indonesia juga terimbas negarif akibat Covid19 – dan langkah pencegahan melalui pembatasan sosial berskala besar.” ungkap Sri Mulyani indrawati, Jumat 17/04/2020.
Lanjut Sri Mulyani, Meski sulit membuat proyeksi dampak ekonomi akibat Covid19 yang belum diketahui kapan berakhir, Pemerintah tetap menyiapkan skenario untuk menangani dan meminimalkan dampak sosial ekonomi akibat Covid19. Baseline skenario pertumbuhan ekonomi 2020 akan turun menjadi 2,3%, dengan skenario sangat berat akan lebih rendah lagi.” tuturnya.
“Perkembangan APBN hingga akhir Maret masih cukup baik. Pendapatan negara tercatat Rp375,9 triliun tumbuh 7.7% dari tahun lalu. Namun kenaikan penerimaan negara ini akibat pembayaran deviden BUMN (PNBP) dan penerimaan cukai hasil tembakau yang lebih awal.
Kegiatan ekonomi mulai menujukkan perlemahan pada semua sektor pada bulan Maret. Hal ini perlu diwaspadai, seperti tercermin dari penerimaan pajak yang mengalami penurunan 2.5% dari tahun lalu.
Belanja Negara mencapai Rp452,4 triliun atau tumbuh 0.1%, namun Belanja Kementrian Lembaga mencapai Rp 143 triliun atau naik 11% Dibandingkan tahun lalu. Belanja sosial mencapai Rp 47,2 Trilin, naik 27,6% untuk meningkatkan perlindungan masyarakat. Belanja sosial dan kesehatan akan meningkat tajam pada bulan-bulan mendatang seiring dengan upah pemerintah menangani Covid19 dan meningkatkan perlindungan sosial secara lebih luas.” ucapnya.
Belanja barang sebesar Rp 35,2 triliun menurun 6,6% dengan pelaksanaan work from home (WFH) dan penghematan belanja perjalanan, biaya rapat, honorarium, dan belanja non operasional. Momen Covid19 telah mampu menciptakan efisien cara kerja Pemerintah yang harus dipertahankan selanjutnya.
Belanja modal mencapai Rp12 triliun atau naik tajam 32% dari tahun lalu. Pengendalian belanja modal akan dilakukan dan dialihkan untuk penangan Covid19.
Dana Transfer Daerah mencapai Rp167,3 triliun atau turun 7.7%. Pemerintah Daerah akan menghadapi tekanan berat penurunan Transfer Keuangan dari Pusat akibat penurunan penerimaan negara, dan penurunan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu semu Pemerintah Daerah diinstruksikan untuk melakukan realokasi dan penghematan belanja tidak priortas untuk turut menanggulangi penanganan Covid 19.
Dana desa juga sebagian dialihkan untuk bantuan sosial bagi penduduk desa yang paling rentan.” jelasnya.
Covid19 adalah ancaman bagi semua. Meski pemerintah meningkatkan bantuan sosial masyarakat, solidaritas seluruh rakyat sangat penting. Saya menghargai gerakan gotong royong dari semua kalangan untuk membantu sesama kita yang mengalami dampak negarif akibat Covid19, seperti pekerja sektor informal dan yang terkena PHK.
Dalam menghadapi tantangan besar ini, APBN akan terus dijaga dan dirancang adaptif namun hati-hati untuk mampu menjaga masyarakat dan perekonomian Indonesia.”Harapnya. ( *)
Komentar