Sintang Kembali Hangat, Gas LPIJi 3 Kg Makin Langka dan Capaian harga 30 Ribu Di Tingkat Konsumen di kecamatan Sintang

Berita sidikkasus.co.id

Sintang Kalbar – Harga elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat,harganya sampai Rp 30 ribu per tabung,di tengah tengah kecamatan Sintang ibu kota kebupaten Sintang.

Lonjakan harga LPIzi 3 kilo yang bersubsidi ini disebabkan oleh kemungkinan kelangkaan atau dugaan permainan harga oleh pangkalan.

Akibatnya, banyak ibu rumah tangga di wilayah Sintang mengeluhkan kesulitan mendapatkan gas ukuran 3 kg.

Salah seorang warga bernama Abdullah mengungkapkan keluhannya di grup WhatsApp para jurnalis tentang kondisi ini.

Dia menceritakan bahwa ia sering harus berkeliling untuk mendapatkan gas elpiji bersubsidi.

Ketika berhasil mendapatkannya, harga gas melon itu cukup mahal, padahal harga normal sesuai HET adalah Rp 18 ribu per tabung.

“Assalamu’alaikum wr wb, selamat pagi menjelang siang rekan-rekan LSM dan media khususnya di Kabupaten Sintang. Terkait dengan kelangkaan gas LPIZI 3 kg untuk kebutuhan utama masyarakat, sangat susah dan mahal. Tolong dimonitor setiap agen dan pangkalan LPIZI khususnya di Kabupaten Sintang.atau di kecamatan Sintang wakil ketua dua lembaga perlindungan konsumen Kalimantan barat Ahmad Rezaly,s angkat bicara mengenai tabung gas LPIzi 3 kg harganya luar biasa dari harga eceran 18000 kini 30000 pertabung gas LPIzi yang bersubsidi Ahmad Rezaly,s meminta kepada dinas bagian pengawas penjualan gas LPIzi atau dinas peradangan kebupaten Sintang untuk melakukan tindakan tegas kepada Pengkalan tabung gas LPIzi 3 kg yang bersopsidi ,kerena ini hak masyarakat ,sangat di takutkan permainan dari agen atau pangkalan LPIJI jangan ragu jangan takut membela masyarakat bila di temukan jangan takut melaporkan kepada pihak yang berwajib dan melaporkannya ke pihak berwenang, karena LPIJi 3 kg tersebut adalah subsidi untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang sangat membutuhkan. Jangan sampai ada yang melakukan penggelapan dan penimbunan dari pihak agen atau pangkalan gas LPiji subsidi milik masyarakat. Terima kasih,” ujar Abdullah melalui pesan Whatsapp Grup.

Dilansir dari berbagai sumber, beberapa tahun terakhir ini banyak terjadi kelangkaan gas elpiji 3 kg di berbagai daerah di Indonesia.

Banyak konsumen rumah tangga yang mengeluh karena harus mengantri cukup lama bahkan tidak mendapatkan gas sama sekali.

Hal ini sebenarnya masalah lama yang terus terjadi dan terbukti merugikan konsumen karena harus membeli dengan harga yang melambung.

Pernyataan Pertamina bahwa kelangkaan ini dipicu oleh naiknya permintaan setiap menjelang Hari Besar dan Tahun Baru, dianggap tidak cukup rasional.

Lalu, apa yang sebenarnya terjadi dan apa penyebab gas elpiji 3 kg menjadi langka? Ada beberapa hal yang perlu disorot, baik dari sisi harga, distribusi, dan juga kebijakan subsidi.

Pemicu pertama kelangkaan gas elpiji 3 kg adalah adanya disparitas harga yang sangat signifikan antara gas elpiji 3 kg dengan gas elpiji 12 kg.

Akibat dari disparitas harga ini, banyak pengguna gas elpiji 12 kg berpindah menjadi pengguna gas elpiji 3 kg.

Selain murah, banyak konsumen 12 kg yang berpindah ke 3 kg karena dianggap praktis dan mudah dibawa.

Konsumen kaya pun tak malu-malu menggunakan gas elpiji 3 kg karena alasan ini.

Penyebab kedua adalah masalah distribusi gas elpiji 3 kg. Semula, pola distribusi gas elpiji 3 kg bersifat tertutup, artinya hanya konsumen yang berhak saja yang boleh membelinya.

Sekarang distribusi tersebut bersifat terbuka, sehingga siapa pun bisa membelinya.

Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi pola distribusi oleh pemerintah.

Akibat dari disparitas harga dan penyimpangan itu, terjadi migrasi dari pengguna 12 kg menjadi pengguna 3 kg.

Tak kurang dari 20 persen pengguna 12 kg berpindah ke 3 kg, karena harga 12 kg dianggap sangat mahal sementara harga 3 kg sangat murah karena disubsidi.

Kondisi ini semakin parah manakala terjadi penyimpangan atau pengoplosan oleh distributor dan agen nakal yang mengoplos demi mendapatkan keuntungan lebih besar.

Upaya untuk menanggulangi masalah ini memerlukan pengawasan ketat dan tindakan tegas terhadap pelaku penyimpangan.

Pemerintah perlu konsisten dalam kebijakan distribusi dan memastikan subsidi tepat sasaran agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat menikmati manfaatnya.*

Pewarta kepala perwakilan media sidikkasus.co.id .Kalbar.(A,Rezaly,s)

Komentar