Sidang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar Penyampaian Pandangan Fraksi, dan Penjelasan Bupati Blitar

Berita Sidikkasus.co.id

BLITAR – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas penjelasan Bupati Blitar Terhadap Ranperda tentang APBD perubahan tahun 2020 pada hari ini Rabu (19/8/2020) dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Dalam Rapat paripurna ini, salah satu anggota dewan dari Partai Nasdem, Sunarto yang tergabung dalam fraksi Gerakan Pembaharuan Nasional (GPN) mengajukan instruksi kepada pimpinan sidang, bahwa untuk penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi cukup disampaikan saja kepada pimpinan sidang, sehingga tidak perlu dibacakan secara umum, karena jika nantinya dibacakan satu per satu, hal ini memerlukan waktu yang lama. ini sangat berpotensi dengan penyebaran Covid-19.

Mengingat apa yang diinformasikan oleh gugus tugas penanganan Covid-19, bahwa peningkatan jumlah terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Blitar semakin melonjak, alangkah baiknya kalau penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi di sampaikan saja kepada pimpinan sidang, tidak mengurangi rasa hormat mohon usulan ini di pertimbangkan,” kata Sunarto melaui usulannya.

Kemudian, Ketua sidang, Suwito Saren Satoto mempersilahkan kepada anggota sidang yang hadir sejumlah 41 anggota dewan untuk menanggapi bersama usulan tersebut.

“Apakah yang diusulkan oleh Sunarto ini dapat kita setujui,Sunarto, Anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Partai Nasdem.akhirnya mengingat Kabupaten Blitar masih dalam situasi peningkatan Covid-19 kita sepakati bersama untuk di sampaikan saja kepada pimpinan sidang,” kata Suwito di hadapan anggota yang hadir dan diteruskan dengan ketok. palu.

Selanjutnya, dari pandangan fraksi-fraksi yang telah disampaikan sebelum adanya instruksi, yakni partai fraksi Golkar/Demokrat, pada intinya menyetujui apa yang menjadi Ranperda APBD-P 2020 yang di sampaikan Bupati Blitar dalam nota keuangan perubahan APBD 2020 ini,kemudian, perlu tambahan kejelasan terkait peningkatan anggaran pada Dinas Pendidikan sebesar 99% sebelum adanya perubahan. Dimana peningkatan anggaran itu tidak signifikan apabila dikaitkan dengan proses belajar mengajar siswa pada masa pendemi Covid-19 ini.

“Padahal dengan adanya pandemi Covid-19, dilakukan secara darling atau online. Faktor apa yang menyebabkan terjadi penambahan biaya tersebut mohon tambahan penjelasan,” kata juru bicara fraksi Golkar/Demokrat, Sri Endah Setijaningsih, pada pandangan umum fraksi yang di bacanya.Walau pun begitu, apa yang disampaikan oleh fraksi Golkar/Demokrat pada pandangan umumnya hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh fraksi PDIP dan FKB, semua menyetujui apa yang disampaikan Bupati Blitar pada nota keuangan rancangan perubahan APBD 2020 ini.

“Jadi kita punya pandangan yang sama, arah yang sama, kemudian tujuan yang sama, sehingga harapan ke depan, covid-19 ini tidak dirasakan oleh masyarakat yang terlalu berlebihan,” ungkap Idris Marbawi usai mengikuti rapat.(SJ)

Komentar