Sidang Paripurna Tersebut Melahirkan 3 fraksi

BOBONG – JKN.

Setelah Satu bulan Pembentukan Alat kelengkapan DPRD Taliabu molor, akhirnya Wakil rakyat Taliabu kini terbangun dari tidur nyenyak dan suasana duduk manis terima gaji buta selama satu bulan penuh semenjak dilantik kejari Bobong baru-baru ini.

Hal ini ditandai dengan adanya pembentuk Fraksi-fraksi di dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), Kabupaten Pulau Taliabu melalui sidang paripurna pembentukan fraksi di kantor perwakilan rakyat itu.

Sidang paripurna tersebut melahirkan 3 fraksi di antaranya Fraksi Golkar yang terdiri dari 4 Partai, diantaranya, Partai Golongan Karya (Golkar, 5 Kursi), Partai Keadilan dan Persatuan Indoneaia (PKPI) 1 kursi, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1 Kursi.

Sementara Fraksi Demokrat terdiri dari 4 kursi diantaranya, Partai Demokrat (3 Kursi), Partai PKS (1 kursi), untuk fraksi Pembaharuan terdiri dari 5 Partai diantaranya, Partai Nasdem (2 Kursi), Partai Gerindra (2 Kursi), PDI-P (2 Kursi), Partai Berkarya (2 Kursi), PKB (1 Kursi).
Wakil Pimpinan sementara DPRD Pulau Taliabu, Taufik Taib Koten usai pembentukan fraksi DPRD kepada awak media (4/11)

mengatakan, rapat yang baru di gelar senin kemarin ada 4 agenda penting DPRD yakni agenda penyampaian KUA PPAS dari pemerintah daerah, usulan unsur pimpinan Definitif, pembentukan pansus dan pembentukan fraksi. “hari ini kami sudah paripurna pembentukan fraksi-fraksi, jadi ada 3 fraksi yang terbentuk.

fraksi Golkar diketuai oleh Hasanudin, Fraksi Demokrat saya sendiri (Taufik), dan fraksi Pembaharuan Pardin Isa”ungkapnya.

Selain pembentukan fraksi, Taufik juga menambahkan bahwa DPRD juga sudah mengusulkan unsur pimpinan DPRD definitif dalam periode ini, sebanyak 3 unsur pimpinan di antaranya, Meilan Mus selaku Ketua dari Partai Golkar, Arifin Majid selaku wakil ketua dari partai Demokrat dan Jainal Ashar selaku wakil Ketua dari Partai PDP-P. hingga berita ini diterbitkan, berdasarkan informasi yang beredar dikalangan Anggota Dekab, Meilan mus masih merupakan calon Ketua DPRD terkuat, (rjk)

Komentar