Berita sidikkasus.co.id
KABUPATEN CIREBON – Ratusan data yang tersimpan di dalam empat flasdisk siap membongkar dugaan penyelewengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di beberapa Oragnisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Cirebon. Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Pemkab Cirebon, Abraham Mohamad mengaku memiliki data tersebut untuk membongkar kebocoran PAD. Menurutnya, empat flasdisk yang dipegang dirinya itu, bukan hanya berisi data pada Dinas penghasil PAD saja, tapi juga data dugaan korupsi di beberapa OPD.
Dengan data yang dipegangnya itu, Abraham bahkan mengaku akan membongkar semua bentuk penyelewengan yang telah dilakukan dinas, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Cirebon.
Disinggung perihal permintaan Bupati Imron agar dia memberikan data ke Bupati, Abraham menegasakan, tidak perlu memberikan data ke Bupati. Sebab dia khawatir nanti justru akan menjadi bergaining jabatan. Mantan Kadishub Kabupaten Cirebon itu berani bersumpah jika buka-bukaan data yang ia lakukan bukan untuk meminta jabatan.
“Kalau ada assesment pun saya tidak akan ikut. Ini saya lakukan supaya semua mata masyarakat terbuka dengan bobroknya birokrasi di Kabupaten Cirebon. Dan saya tidak mau ngasih data ke Bupati,” tegas Abraham.
Saat dirinya menjabat Kadishub Kabupaten Cirebon, sambung Abraham, sebenarnya dia sudah pernah memberikan nota dinas kepada Bupati Cirebon terkait dugaan kebocoran salah satu sektor penghasil PAD, yakni pajak parkir. Namun, saat itu nota dinasnya tidak ditanggapi sama sekali oleh Bupati Cirebon. “Saya sudah pernah melayangkan nota dinas ke bupati waktu itu, tapi ya itu, tidak ada respon sama sekali oleh bupati terkait kebocoran pajak parkir,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg pun akhirnya angkat bicara terkait persoalan ini. Kepada sejumlah awak media, Bupati menyentil pernyataan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Abraham Muhammad yang telah membuat pernyataan di media massa terkait kebocoran PAD dari sejumlah SKPD di lingkungan Pemkab Cirebon.
Menurut Imron, sebagai birokrat, seharusnya Abraham membicarakannya terlebih dahulu kepada pimpinannya, dalam hal ini sekda atau dirinya. Selain itu, kata Imron, harusnya Abraham juga menyertakan data ketika membuat pernyataan di media massa. Sehingga, pihaknya bisa melakukan tindakan kepada SKPD yang anggarannya diduga menguap.
“Jadi kalau staf ahli ngomong (harusnya) ini loh datanya. Ya, kalau kita orang birokrat harusnya ngomong dulu, dan penyampaiannya pun dengan data, maka akan kami tindak. Itu kan ngomong langsung ke media, terus ke saya enggak ada tembusannya, jadi mau nindak bagaimana,” ujar Imron, Kamis (24/7/2020). ( Sug)
Komentar