Berita Sidikkasus.co.id
BLITAR – Puluhan kepala desa (kades) di Kabupaten Blitar memprotes Bupati terkait kesalahan data bantuan sosial (bansos) dampak Virus Corona (Covid-19). Para kades yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa (APD) Kabupaten Blitar tersebut, tidak mau menjadi sasaran kesalahan dalam pendataan penyaluran bansos tersebut.
Protes tersebut merupakan hasil pertemuan sekitar 60 orang kades, di Kantor Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, pada Kamis(11/6/2020) malam hingga Jumat(12/6/2020) dini hari.
“Pertemuan ini berawal dari keresahan, kekhawariran dan kecemasan sesama kades, terkait pendataan dalam penyaluran bansos di Kabupaten Blitar,” tutur Bagas, Kades Karangsono.
Lebih lanjut dijelaskan Bagas, para kades ini tidak mau menjadi sasaran kesalahan pendataan dalam penyaluran bansos apa pun dan dari siapa pun. “Karena selama ini pihak desa sudah berusaha maksimal, melakukan pendataan sesuai kriteria dan permintaan pemkab. Tapi tetap saja, jika ada kesalahan pihak desa yang jadi sasaran warga,” jelasnya.
Bagas memberikan contoh mengenai sumber data bansos, seharusnya fokus pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil). Namun yang terjadi, data yang digunakan adalah data lama atau belum update. Demikian juga mengenai penyaluran bansos yang awalnya untuk warga terdampak Covid-19, karena banyak jenisnya tidak semua disebutkan untuk dampak Covid-19. “Hanya disebutkan bansos untuk warga miskin, kalau disebutkan untuk dampak Covid-19 tentu banyak yang mendaftar atau meminta karena semua terdampak,” ungkap Bagas.
Karena memang bansos dampk Covid-19 ada beberapa macam, dari pusat yakni Kemensos ada Bantuan Tunai Sosial (BTS) sebesar Rp 600.000 tiap bulan selama 3 bulan, ada dari Pemprov Jatim yaitu paket sembako senilai Rp 200.000, kemudian ada bansos paket sembako juga dari Pemkab Blitar. Belum lagi sebelumnya warga sudah menerima bantuan dari PKH dan Raskin. Belum lagi padat karya tunai, serta Kartu Prakerja.
Kondisi dilapangan seperti inilah yang dihadapi para kades, sehingga sebagai ujung tombak pemerintahan paling bawah menjadi sasaran kemarahan warga.
“Setelah semua keluhan dan masukan ditampung, akhirnya sepakat akan menyampaikan aspirasinya melalui DPRD Kabupaten Blitar untuk meminta dihadirkan Bupati Blitar dan dinas terkait,” tegas Bagas.
Ditambahkan Bagas Surat Permohonan Hearing sudah di kirimkan pada hari Jumat (12/6/2020), direncanakan akan digelar pada Selasa (16/6/2020) mendatang imbuhnya.
Secara terpisah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dindamade), Mujianto ketika dikonfirmasi mengenai hal ini, menjawab jika akan ditindaklanjuti dengan hearing bersama DPRD Kabupaten Blitar salam minggu ini.
“Sebenarnya Sabtu (13/6/2020) sudah ada pertemuan dengan Dinsos, tapi karena sudah terlanjur mengirim surat ke dewan maka tetap akan dilakukan hearing,” jawannya. (SJ)
Komentar