Berita. Sidikkasus.co.id.
Agam sumbar – Pejabat sementara (Pjs) Bupati Agam,Provinsi Sumatera Barat, Ir. Benni Warlis, MM jawab pandangan umum fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam terkait rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) anggaran tahun 2021.
Jawaban tersebut disampaikan pada rapat paripurna DPRD Agam, Senin (26/10/2020) di Aula Utama Kantor DPRD Kabupaten Agam. Pjs Bupati Agam menjawab pandangan umum 7 fraksi di DPRD Agam yang disampaikan pada rapat paripurna sebelumnya.
Pertama, Pjs. Bupati Agam menjawab tanggapan dan saran dari fraksi Partai Gerindra. Setidaknya ada 7 poin yang disampaikan Benni Warlis di antaranya pembangunan jalur dua di ibukota, perbaikan irigasi dan pengaspalan jalan, sarana jaringan internet hingga regruping dan peningkatan mutu sekolah.
“Berkenaan dengan saran saudara agar pelaksanaan pekerjaan fisik mengutamakan kualitas hasil pekerjaan, kami sependapat akan hal itu, dan upaya untuk mencapainya terus kita tingkatkan setiap tahun,” ujar Benni Warlis.
Kedua, jawaban atas pertanyaan, tanggapan dan saran dari fraksi Partai Demokrat. Benni Warlis menyampaikan setidaknya 8 poin penting di antaranya besar anggaran alokasi penanganan Covid-19, PAD yang terdampak pandemi, hingga kebijakan belajar tatap muka di masa pandemi Covid-19.
Selanjutnya 5 poin penting disampaikan Benni Warlis dalam menjawab pertanyaan, tanggapan dan saran dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Jawaban yang disampaikan di antaranya berkenaan tentang pemerataan pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah terkait pengawai honorer atau kontrak di tahun 2021.
Sementara itu, untuk menjawab pandangan dari fraksi Partai Golongan Karya, Pjs Bupati Agam 6 poin penting. Pada kesempatan itu, di antara poin yang disampaikan terkait penjelasan pencapaian RPJMD 2016-2021 dan program pemulihan ekonomi pasca Covid-19.
Terkait pengoptimalisasian potensi wisata dan pemberdayaan BUMD serta peningkatan sarana dan prasarana sekolah merupakan beberapa poin yang disampaikan Pjs Bupati Agam dalam mejawab pandangan fraksi Partai Persatuan Pembangunan.
Kemudian menjawab pandangan bersama fraksi Partai PBB, Hanura dan Berkarya, setidaknya ada 12 poin yang disampaikan Benni Warlis. Beberapa poin di antaranya mengenai kegiatan dan alokasi anggaran tertunda di APBD tahun 2020, priortias Musrembang Kecamatan pada RAPBD 2021 serta sejumlah program di sektor ekonomi.
“Terkait pertanyaan mengenai program sektor ekonomi telah dijelaskan pada jawaban Fraksi Golkar,” ucap Benni Warlis.
Terakhir, Benni Warlis menjawab pandangan fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Setidaknya untuk menjawab pandangan fraksi tersebit, ada 8 poin yang disampaikan Benni Warlis, di antaranya langkah dan strategi agar sumber PAD dapat bertahan, memaksimalkan sosialisasi Perda tentang pengolahan sampah serta payung hukum pemeliharaan infrastruktur oleh pemerintah nagari.
“Demikian jawaban dan penjelasan ini kami sampaikan, semoga dapat membuat terang hal yang sebelumnya kuran jelas, serta memperlancar proses pembahasan berikutnya,” tutup Benni Warlis.
(Anto)
Komentar