Pengadaan Seragam Lunas, Diduga Pemda Halsel Utang Sound Rp.5.5:Juta Sejak 2024 Belum Dibayar Lunas

Berita Sidikkasus.co.id

HALSEL – Biaya pengadaan seragam dinas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan. Provinsi Maluku Utara. Milik sejumlah honorer dan ajudan Eks Pjs Bupati Halmahera Selatan, telah dibayar lunas.

Meski sempat tertunda biaya pengadaan seragam dinas oleh Pemda Halsel, milik sejumlah honorer dan ajudan Eks Pjs Bupati senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sejak tahun 2024. Namun, utang tersebut telah dibayar lunas kepada pemilik Konveksi.

“Alhamdulillah utang seragam dinas yang di ambil sejak tahun 2024, sudah di bayar lunas oleh Pemda Halsel sejak hari sabtu tanggal 11 Oktober 2025 kemarin,” Tutur Ali pemilik Konveksi, selaku usaha jait alamat Desa Tomori Kec. Bacan.

Ali juga bersyukur dan berterima kasih kepada Pemda Halsel.

“Saya sangat bersyukur dan sekali lagi terima kasih banyak kepada Pemda dan Bupati Halsel, Pa Bassam Kasuba atas kebijakan dan niat baiknya sudah membayar lunas hak-hak kami,” Ucap Ali.

Berbeda dengan Rio selaku pengusaha Toko elektronik di ibu/kota Labuha, belum juga mendapatkan haknya terkait utang biaya sound aktif yang diperuntukan di kediaman Bupati Halsel, senilai Rp.5.000.500 ( Lima Juta Lima Ratus ribu Rupiah ) dari tahun 2024 lalu.

“Biaya sound yang diambil untuk kepentingan kediaman rumah dinas Bupati, senilai lima juta lima ratus ribu rupiah belum dibayar lunas dari tahun 2024 sampai saat ini,” Ungkap Rio. (13/10/2025).

Menurut Rio, jika Pemda dalam hal ini Bupati Halsel Bassam Kasuba tidak membayar, ia meminta agar barang miliknya dikembalikan.

“Sudah berulang kali saya ke kediaman dan kantor Bupati Halsel untuk menagih utang biaya sound tetapi banyak alasan.

Saya sebagai korban sangat berharap Pemda Halsel dapat membayar lunas, karena itu modal usaha jadi Kalau Bupati pa Bassam tidak mau membayar lunas ya kembalikan saja sound yang telah di ambil sejak tahun 2024,”Harap Rio

Hal ini juga ditegaskan oleh eks pjs Bupati Halsel Kadri Laetje bahwa sound yang di ambil di masaa kepemimpinannya diperuntukan di kediaman rumah dinas Bupati adalah aset daerah.

“utang tanggungan jawab Pemda yang dibebankan melalui APBD. Sound itu sampai satu tahun ini kan ada dalam kediaman sebagai aset kediaman.

Jika saya bawa pulang maka masuk temun buat saya karena itu aset negara. Kalau pakai pribadi untuk dibawah pulang akan saya bayar pakai uang pribadi. Yang ada kan tetap jadi aset daerah husunya aset dikediaman sudah dipakai 1 tahun ini dalam kediaman,”Jelas Kadri

Sekertaris Daerah (Sekda) Halsel, Safiun Radjualan S.Pd. M.Si beberapa kali ditemui Wartawan diruang kerjanya.

Safiun menjelaskan utang pengadaan seragan dinas ajudan dan Sound aktif sejak tahun 2024 itu akan diusulkan di perubahan APBD tahun 2025 ini. Sehingga ia meminta agar urusan pembayarannya nanti lewat Kabag Umum.

Dengan begitu, sekda kembali dikonfirmasi di gedung kantor Bupati Halsel, pada hari senin tanggal 29 September 2025 lalu.

Sekda mengaku telah dilaksanakan perubahan APBD yang saat ini masih di evaluasi di provinsi kota sofifi Maluku Utara. “Iya sudah perubahan saat ini lagi evaluasi di provinsi,” Tambahnya

“Nanti dipertanyakan di Kabag Umum karena itu urusan teknisnya Kabag Umum. Kita saat ini lagi dilakukan pemangkasan dalam perpres nomor 1 itu dari pusat pangkas anggaran sekitar 126 miliar, jadi kita tida bisa berbuat apa-apa,”Ucap Sekda

Selang waktu, kabag Umum Suryanti Agil, Sp.Mp mengaku belum ada perubahan APBD ketika ditanya soal utang Pemda yang mereka janjikan akan mengadakan pembayaran lunas usai perubahan APBD 2025 ini.

“Belum ada perubahan APBD, dan saya sudah sampaikan ke bendahara umum tetapi tidak ada anggaran itu,” Singkat Kabag Umum Suryanti.

(Reporter/Kandi).