KUNINGAN, (JKN) – Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan tercatat memiliki hutang cukup besar terhadap BPJS yang nilainya mencapai puluhan miliar, hal itu sepertinya menjadi perhatian serius masyarakat di Kota Kuda itu.
Salah satunya dari Ketua LSM Komunitas Masyarakat Peduli Kuningan (KAMPAK), Fri Maladi memberikan kritkan cukup keras terhadap permasalahan BPJS di Kabupaten Kuningan. Dia mengatakan permasalahan hutang Pemda Kuningan kepada BPJS ini tidak seharusnya terjadi. Apabila APBD yang ada dikelola secara baik, jujur dan amanah.
“Untuk bayar ke BPJS setiap bulannya kan sudah jelas aturannya, tapi kenapa malah menjadi membengkak hutangnya. Kenapa malah menjadi hutang Pemda? Kasian dong PNS yang gajinya dipotong setiap bulan, ” kata Maladi.
Menurutnya, APBD yang telah ditetapkan setiap tahun, tentunya sudah ada kajian oleh pihak Eksekutif maupun Legislatif sebelumnya. Kajian tersebut meliputi sumber dana untuk ditetapkan menjadi APBD Kuningan. Ketika permasalahn seperti ini muncul dirinya menjadi heran dan mempertanyakan apakah penyusunan APBD ini sudah sesuai dengan kebutuhan atau dibuat asal-asalan.
“Bukankah APBD itu disusun melalui berbagai kajian sebelumnya? Kalau hasilnya seperti ini bisa jadi APBD tersebut disusun asal jadi,” katanya.
Maladi menduga, indikasi lain dengan munculnya permasalahan seperti ini bisa jadi karena adanya pihak yang memiliki kewenangan yang secara sengaja telah menggunakan dana yang seharusnya dibayarkan kepada BPJS untuk kepentingan lain yang sifatnya menyimpang dari ketentuan.
Selain itu Maladi juga menilai, bahwa selama ini kinerja Pemda Kuningan sendiri dirasa belum menunjukkan hasil maksimal. Banyak kegiatan seperti rapat-rapat yang diselenggarakan baik di lingkungan Pemda maupun di luar kota dengan anggaran cukup besar yang didanai oleh APBD, namun acara rapat rapat tersebut tidak menunjukkan hasil kebijakan prorakyat dan menyesaikan permasalah rakyatnya.
“Kinerja Pemda Kuningan saya rasa belum maksimal, buktinya masalah utang ke BPJS saja seolah dibiarkan berlarut-larut, ” ujarnya. (Team JKN)
Rumornya sekarang Pemda harus mencicil milyaran rupiah setiap bulannya kepada BPJS dengan memotong anggaran atau uang rakyat dari setiap SKPD yang seharusnya anggaran tersebut diperuntukkan bagi keperluan pembangunan. Tentunya kami sebagai masyarakat Kuningan secara pribadi merasa perlu mempertanyakan apa sebenarnya yang terjadi.
Maladi menegaskan, dengan pemotongan anggaran SKPD setiap tahun anggaran untuk mencicil utang Pemda ke BPJS, berarti akan ada pengurangan kuantitas maupun kualitas pembangunan. Artinya, masyarakat yang paling dirugikan.
Sebenarnya uang BPJS tersebut digunakan oleh siapa dan untuk apa? Apakah ada dasar hukumnya Pemda berhutang kepada BPJS sehingga sekarang Pemda harus mencicilnya setiap bulan, sebenarnya siapa yang bertanggung jawab? ” ketusnya lagi.
Diyakini olehnya bahwa permasalahan ini sudah diketahui sejak lama oleh pihak penegak hukum yang ada. Sehingga dirinya berharap kepada pihak penegak hukum juga harus bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya, jangan sampai diam saja melihat persoalan yang ada di depan mata seperti ini.
Maladi berharap pihak penegak hukum mampu secara serius dan tuntas menangani masalah ini agar masyarakat Kuningan tahu serta jelas duduk persoalan yang sebenarnya. “Ini masalah serius yang harus segera dituntaskan, jangan sampai rakyat Kuningan hilang kepercayaannya kepada para pihak penegak hukum,” pungkasnya. (Team JKN)
Komentar