Berita Sidikkasus.co.id
Probolinggo , Wali Kota Hadi Zainal Abidin, Wawali Mochammad Soufis Subri bersama pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo mengikuti video teleconference (vidcon) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Rabu (8/4) terkait pengadaan barang dan jasa di daerah dalam pencegahan/penanganan COVID 19.
Ada 519 peserta telekonferensi yang berasal dari pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten. Selain Mendagri Tito Karnavian, vidcon juga dihadiri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Roni Dwi Susanto, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Agung F Sampurna dan Kepala Bareskrim.
KPK memberikan penekanan dan atensinya kepada seluruh pemerintah di daerah, untuk menghindari unsur profit, KKN, up harga atau menerima hadiah apapun dari pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan. Karena jelas sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatan atau pekerjaan yang mengakibatkan kerugian Negara dapat menjadi perbuatan hukum.
Tujuan keselamatan bersama adalah hukum tertinggi. Ada rambu-rambu yang harus dijalankan. Selamatkan jiwa bersama itu yang utama. Kami pun berkomitmen mengawal pengadaan barang dan jasa tidak terjadi korupsi. Kami melakukan upaya pencegahan, koordinasi dan monitoring dengan gugus tugas,” kata Ketua KPK Firli Bahuri.
Kepala BPK menyatakan, pihaknya memahami pemerintah telah melakukankan upaya dengan memperbesar kapasitas fiskal yang dalam pelaksanaannya jangan sampai menimbulkan masalah baru.
Salah satunya refocusing untuk kesehatan, bencana, belanja bantuan sosial dan hibah. Pergeseran dalam akun belanja barang dimana belanja perdin digeser untuk kesehatan, tidak pelu banyak perubahan instrument pendukung asal postur anggaran sudah terpenuhi,” jelas Agung.
Untuk pengadaan belanja barang/jasa BPK berharap pemerintah daerah dapat melibatkan LKPP dan BPKP sebagai asistensi yang dibutuhkan. “Karena akuntabilitas jadi hal penting. Harus ada rencana keburuhan yang sesuai, konsultasi bisa dilakukan secara intens dengan lembaga-lembaga tersebut,” imbuhnya.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menegaskan kepada pemerintah provinsi dan kota/kabupaten agar tidak takut melakukan realisasi anggaran untuk penanganan COVID 19.
Di Kota Probolinggo, pemerintah harus segera melakukan pelanja pelayanan tentang kesehatan, dampak sosial dan jari pengaman sosial. Pengawalan pengadaan barang/jasa terkait COVID 19 harus serba cepat dan mendesak.
Seperti APD (Alat Pelindung Diri) ini sangat mendesak. Yang penting dalam pengadaan nanti semua tidak boleh ada niat jahat. Kami sudah menyampaikan ke OPD terkait seperti Dinkes untuk tertib administrasi mulai dari permintaan sampai tanda terima dan pertanggungjawabannya. Saya selalu mengingatkan berkali-kali,” terang Sekda drg Ninik Ira Wibawati, usai vidcon berlangsung. (Yu)
Komentar