Berita : Sidikkasus.co.id
SIMEULUE – Sepertinya ditengarai merasa sudah tak tersentuh hukum sejumlah oknum pejabat di Simeulue, terus sesuka dewe (sesuka hati) mengelolah Anggaran Pembangunan Belanja Kabupaten (APBK) Simeulue seakan anggaran milik pribadi
Demikian Ketua Projo Simeulue Mohammad Yusuf Daud dalam wawancara dengan Media ini Selasa (07/07/2020). Adapun Yusuf Daud merupakan Putra Pengusaha Sepuh Muhammad Daudsyah yang juga pernah menjadi Ketua DPRK Simeulue Priode 2009/2014.
Menurut Yusuf Daud Putra Asli Simeulue yang juga Ketua Kadin Simeulue, sebelum mencoba eksis di tempat tempat lahirnya, sempat mengenyam pendidikan di Australia dan Barcelona-Spanyol bahwah Simeulue yang pemerintahan daerahnya dipimpin oleh Bupati Simeulue, Erli Hasim kehidupan warga saat ini di Pulau Simeulue kebanyakan susah, Motto Simeulue Sejahtera yang digemahkan Bupati mulai dari massa kampanye 2017 tampak berbanding terbalik.
Lebih lanjut menurut Mohammad Yusuf Daud faktor penyebab yang membuat kebanyakan penduduk Simeulue mengalami kemerosotan ekonomi dipengaruhi banyak hal, ditengarai selain dampak dari Pandemi Covid-19 yang memporak-porandakan ekonomi dunia tak kecuali Simeulue, istimewa untuk Simeulue juga hal itu termasuk imbas dari kasus kasus lain yang dilakukan oleh oknum pejabatnya.
Kata Yusuf Daud, sebagaimana diketahui diberitakan secara luas oleh sejumlah media massa hingga viral di Simeulue, Aceh dan bahkan Nasional dan sebagian diketahui oleh negara tetangga terutama TKI di Malaysia dan Singapura dan beberapa negara tetangga soal dugaan Video Mesum Bupati Simeulue berinisial EH menjadi salah satu penyumbang besar keterpurukan ekonomi Simeulue.
Lantas disoal kok bisa hingga demikian oleh Media ini. Katanya, percaya tidak percaya pasca mencuat kasus Video Mesum diduga pria di dalam Video berdurasi 1,38 menit di atas sofa itu adalah Bupati Simeulue berinisial EH dengan seorang ASN yang mengaku namanya dalam rekaman itu berinisial O telah membuat investor ragu untuk investasi.
Pasalnya, kata Yusuf Daud dengan itu pihak luar/investor menjadi berasumsi apabila seorang Bupati suatu daerah sudah terlibat kasus asusila/mesum maka kemungkinan daerah itu sudah tidak aman untuk melakukan investasi. Sebab, katanya umumnya orang berpendapat kebijakan seorang Bupati yang amoral berpotensi berubah ubah karena tersandera/terintimidasi oleh pihak pihak tertentu yang pegang kelemahan, kartu pemotong/as bersangkutan.
Kemudian katanya belum lagi secara keyakinan banyak orang di daerah ini bahwa apabila sebuah kampung/pulau dipimpin oleh seorang Bupati yang doyan Mesum memanfaatkan kelemahan wanita janda yang mestinya di lindungi, maka daerah itu bakal banyak mengalami bencana alam yang merugikan masyarakatnya. musibah itu mulai dari cuaca yang ekstrem, kebakaran, kemarau, pencurian dan kasus penyakit sosial masyarakat akan muncul silih berganti sehingga akan membuat investasi terganggu.
“Sampai hal begituan atau mitos demikian juga menjadi pertimbangan para investor,” tambahnya.
Hal lain lagi bisa kata Yusuf Daud yang membuat Simeulue saat ini ekonomi terseok seok akibat maraknya dugaan korupsi yang mulai menggenjala di awal Pemerintahan Bupati Simeulue Erli Hasim. Mencuatnya Kasus Dugaan Korupsi dana Rutin Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Dinas PUPR Simeulue Rp 9,6 Miliar dan sejumlah dugaan mega korupsi lainnya.
Adapun sebagaimana dimaklumi kasus itu muncul setelah APBK Perubahan Simeulue 2017 yang saat itu awal mulanya Erli Hasim duduk jadi Bupati Simeulue setelah priode sebelumnya.
Kasus ini memang sebagaimana diberitakan media mau sedang ditangani oleh Polda Aceh dan bahkan SPDP-nya menurut sejumlah berita di media telah dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi Aceh. Artinya jika SPDP sudah dilayangkan sudah ada bukti kuat.
Modus operandi dugaan korupsi dana rutin pemeliharaan jalan dan jembatan PUPR Simeulue 2017 dan 2018 ditengarai dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif mulai dari penganggaran nya yang menurut DPRK Priode 2014/2019 tanpa sepengetahuan dan persetujuan mereka hingga pelaksanaan di lapangan secara dimanipulasi dengan memakai perusahaan orang dan hanya memberikan fee sedikit kemudian pelaksanaan di lapangan diduga dengan menggunakan armada dan tenaga PUPR sendiri bahkan diduga sebagian kegiatannya fiktif dan termasuk pengamperahan uangnya juga dengan penuh intrik dan rekayasa.
Nah, hari ini ditengah Pandemi Covid-19 di duga di Simeulue muncul lagi “permainan” melalui proyek penunjukan langsung (PL) milik Pemerintah Kabupaten Simeulue diduga dibuat dengan secara politis dan diduga diterapkan dengan cara dan gaya korupsi melalui makelar yang terselubung.
Iya, Politis kata sumber media ini. Kita semua tahu dalam pembahasan APBK Simeulue 2020 sempat menuai pro kontra masa itu melalui sejumlah anggota DPRK Simeulue diantaranya oleh Ihya Ulumuddin, Irawan Rudiono, Andi Millian dan Sahrian menyatakan proses APBK Simeulue tahun 2020 tidak sesuai regulasi meski belakangan tak tahu bagaimana kok tidak ada suara. Entah karena Ketua DPRK Simeulue dari Partai PBB sehingga kabarnya sudah disahkan saja.
Lagi lagi ke judul diduga korupsi dalam paket Proyek PL di Simeulue saat ini Modusnya pemilik perusahaan hanya mendapatkan fee saja, 2 persenan. Dan atau jika pemilik perusahaan memimiki Armada alat berat dan juga truk dia disuruh mengerjakan proyek itu oleh salah seorang makelar, dengan nilai nominal sekira 30 persen dan paling besar 50 persen dari nilai kontrak PL itu sementara yang gede anggaran ke Makelar proyek itu yang diduga keras memang perpanjangan tangan dari oknum Penguasa Simeulue.
Bupati Simeulue Erli Hasim dalam sejumlah pemberitaan Media Online soal Video Mesum bahwa pasca beredar dalam WhatsApp Group Kabar Simeulue beberapa waktu lalu diakuinya pria di dalam video adalah dirinya namun Video itu adalah milik atau koleksi pribadi dengan istrinya, lantas dia heran kenapa hal itu bisa beredar. Dia mengancam akan menuntut pihak pihak yang menyebar dengan tuntutan sebesar Rp 100 Milliar.
Namun hingga sejauh ini media belum pernah mendengar atau mencatat bahwa dahulu yang kabarnya video Mesum itu beredar di Whatsap Group setelah di-posting oleh sebuah nomor Ponsel seorang anggota DPRK Simeulue Priode 2014/2019 dari Nasdem, Politisi senior Simeulue itupun mengakui itu diunggah dari HP nya ke Group namun dia tidak tahu siapa yang mengapload nya, dilaporkan oleh Erli Hasim. Azharuddin Agur pun anteng anteng saja.
Kemudian menyangkut dengan dugaan korupsi dana rutin pemeliharaan jalan dan jembatan di dinas PUPR Simeulue APBK tahun 2017/2018 sebagaimana diberitakan oleh sejumlah media baru baru ini Plt Kadis PUPR Simeulue, Ibrahim SP Team Dirkrimsus Polda Aceh sedang melakukan penyidikan ke lapangan sementara Kabid Bina Marga Bereeuh Firdaus waktu itu kepada media menolak memberikan keterangan pers dan tersiar bahkan sang Kabid itu diduga melakukan pengancaman terhadap wartawan Times Indonesia, Kadri Amin.
Bupati Simeulue Erli Hasim yang dikonfirmasi lebih lanjut soal dugaan kasus proyek PL awal tahun 2020 yang diduga sarat politis dan terasa ada bau anyir korupsi melalui makelar terselubung. Namun pihak bersangkutan belum memberikan tanggapan saat di hubungi media melaui pesan whatsap. Wallahualam, kita tunggu.
( Bung Madi)
Komentar