Berita sidikkasus.co.id
Taliabu-Minggu, 15/12/2019. Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Taliabu yang diwakili Oleh Anton Hardi mendatangi Sekretarias Bawaslu Pulau Taliabu pada hari Sabtu, 14-12-2019 sore tadi.
Kehadiran PC GP Ansor Menemui Bawaslu pultab meminta agar pelaksanaan seleksi Panwascam pada pilkada 2020 harus diteliti secara seksama sehingga tidak diisi oleh peserta yang memiliki paham anti pancasila.
Saat ditemui oleh media ini anton hardi menjelaskan bahwa Bawaslu merupakan lembaga Negara, sehingga dalam menjaring peserta panwascam harus mempertimbangkan serta menilai latar belakang organisasinya. Bagi Ansor wajib hukumnya Bawaslu sebagai lembaga negara hati-hati dalam perekrutan panwascam jangan sampai lembaga negara hari ini diisi oleh orang-orang yang masih mempermasalahkan sistem negara serta pancasila dan UUD, Apalagi dalam penerimaan panwascam itu biasanya peserta mengisi formulir surat pernyataan setia pada pancasila dan UUD. itukan salah satu syarat jadi panwascam, beber mantan ketua panwascam tahun 2014 kecamatan Lede dan ketua panwascam Talbar Laut pilkada Taliabu 2015 ini.
Dia juga menjelaskan bahwa, mencintai pancasila adalah syarat dasar untuk lolos dalam pemberkasan calon panwascam yang dituangkan dalam surat pernyataan.
“Itu artinya, semua peserta mengisi formulir pernyataan setia pada pancasila dan UUD sejak pendaftaran. Makanya dinyatakan lulus dalam pemberkasan. Tapi mesti dipastikan, apakah peserta itu benar-benar tidak mempermasalahkan azas negara kita. Itulah tujuan kami memasukkan tanggapan karena mungkin bawaslu tidak mengetahui itu dan kami yakin peserta seleksi panwascam yang kami masukan dalam tanggapan itu tidak akan mencatumkan organiasinya saat mengisi formulir. Kan bisa saja itu taktis peserta menyembunyikan profil organisasinya demi mengelabui bawaslu” Ujar Anton Hardi yang menjabat sebagai Sekertaris PC GP Ansor Pulau Taliabu ini.
Ada tiga orang yang kami duga sebagai kader salah satu organisasi terlarang. Tapi yang kami laporkan ke bawaslu hanya satu orang. Sebab nama yang bersangkutan itu sangat aktif di media-media sosial. sementara dua orangnya itu kami anggap kader pasif. Jadi yang dua orangnya kami tidak masukkan dalan tanggapan. Saya sangat berharap kepada bawaslu agar jadi pertimbangan serius untuk memutuskan pimpinan-pimpinan pawascam itu tidak tertular paham yang hari ini melawan pancasila serta mengusung sistem khilafah. Ini membahayakan lembaga negara kalau diisi oleh orang yang pahamnya mempermasalahkan asas negara kita ujar Anton Hardi.
Saya mewakili Ansor pulau Taliabu, meminta agar bawaslu pulau Taliabu tegas dalam hal-hal seperti ini. Kita tidak bisa diam saja, kalau hari ini, ada warga negara Indonesia yang secara terbuka merong-rong kebangsaan kita dengan memaksa paham mereka sebagai azas negara. Keterlibtan peserta seleksi panwascam ini sangat aktif bahkan sering saya debat jika dia (peserta seleksi panwascam yang oleh pelapor tidak menyebut namanya) di media sosial seperti FB, Tutur Anton Hardi.
Lanjut dia, “Oknum ini sangat pandai. Sekarang dia menggunakan akun baru. Akun lamanya yang sering ia pakai untuk menyuarakan sistem baru dan ingin mengganti azas negara tidak bisa diakses lagi.Terbukti hari ini ketika kami cek akun lamanya di media sosial sudah tidak bisa diakses. Ini cara mereka untuk menghilangkan jejak. Tapi jejak diingat kami tidak bisa mereka hapus. Apalagi jejak digitalnya kan masi bisa kita buka kalau kita libatkan ahlinya, Kami sangat berharap, bawaslu akan mempertimbangkan masukan kami walaupun bukti kami tidak lampirkan tapi kalau pihak bawaslu dan kita semua bersungguh-sungguh kita bisa libatkan ahli IT untuk melihat ulang rekam digitalnya”.
Ketika ditanya terkait bukti dugaan itu, Anton Hardi yang juga sebagai bendahara PC IKA PMII Taliabu mengatakan bahwa
“Ya, karena bawaslu meminta kita semua warga negara untuk terlibat dalam mengawal seleksi panwascam maka kami “PC Ansor Pulau Taliabu” memasukan tanggapan itu. Soal keputusannya kita serahkan ke pimpinan bawaslu. (Deni)
Komentar