Ferri Iswahyudi. SH.,M.Hum ( Foto-Istimewa)
Berita sidikkasus co.id
SUMENEP- Melambungnaya harga bahan bakar minyak (BBM) pertalite di kepulauan Kangean memunculkan reaksi beragam dari sejumlah pihak. Sebab, masyarakat mengira tidak ada perubahan harga BBM. Namun, dua pekan belakangan kemarin di kecamatan Arjasa Sumenep ada beberapa pengecer menetapkan harga baru pada jenis BBM pertalite yang digunakan untuk kendaraan masyarakat.
Tingginya harga ecer BBM jenis pertalite itu tentu mengagetkan masyarakat, Khususnya para pengguna dan pemilik kendaraan bermotor penjual bensin di pulau cukir.
Aktivis jebolan Fakultas Hukum universitas Kartini Surabaya, Verri Iswahyudi, SH., M.Hum memberikan tanggapan terkait hal tersebut.
“Kalau bicara BBM sebenarnya sangat sederhana, Masyarakat harus memahami kontruksinya dulu, itu kan pas Tanker datang penyaluran dilakukan oleh pihak APMS itu, seharusnya begitu diangkut sampai di tangki penyimpanan, tidak ada alasan pihak owner untuk mengatakan tangkinya sudah penuh, setiap APMS harus dibuka tiap hari sehingga harapan masyarakat terpenuhi dan regulasinya benar benar berjalan dengan baik.
Jika itu tidak dilakukan, masyarakat secara bersama sama berhak menyigel tanpa harus terjadi anarkis, karena ini menyangkut kemaslahatan.
untuk apa ada APMS jika hanya akan menguntungkan sekelompok orang saja, dulu sebelum ada APMS banyak pelaku usaha BBM yang secara bersama diuntungkan karena siapapun bisa mendatangkannya langsung tanpa harus terbentur aturan yang ada yang justru menyengsarakan masyarakat itu sendiri”, urainya.
Kepada pemberita, Verri yang juga alumni pondok pesantren Takhassus Dirasah Islamiyah menyeruh agar Forpimka khususnya Polsek Kangean melakukan tindakan tegas terhadap sesiapa saja yang menjadi mafia BBM.
“Lalu kemudian pihak Polsek Kangean dalam hal ini tidak perlu takut untuk mengambil tindakan setelah dibuat himbauan sehari dua hari, setelah itu lakukan penangkapan baik kepada penjual pengecer atau pun ke pihak yang bertanggung jawab di APMS jika masih menjualnya dengan harga terkutuk dan dzolim tersebut. Sekalipun kami menyadari bahwa hukuman penjara bukanlah yang terbaik, setidaknya ada shock terapi dan efek jera setelah mediasi.
Dan jika itu tidak bisa dilakukan jangan-jangan ada abuse of power dan impossible hand dari setiap pemangku kebijakan setempat dan diatasnya.
Dan sebagian tokoh masyarakat setempat, sebaiknya masyarakat umum baik disemua instansi yang ada, anak anak sekolah dan sebagainya, sebaiknya mogok kerja sampai BBM kembali distabilkan supaya pemerintah pusat tau dan bahkan menjadi isu Nasional bahwasanya ada sila ke lima dari Pancasila yang belum juga bisa dirasakan oleh rakyat”, tambahnya.
(Aiman Sultan)
Komentar