Berita sidikkasus.co.id
JEMBER, — Puluhan tahun hidup di bawah garis kemiskinan dan sejak Januari 2021 tak kunjung mendapat sentuhan bantuan dari pemerintah. Nasib ini dialami keluarga Pak Jumadin yang tinggal di Dusun Sumbertengah, Desa Mumbulsari, Jember, Jawa Timur. (04/04/2022) Senin.
Sebuah rumah berdiri di samping saluran irigasi yang sangat sederhana berlantaikan tanah berdinding anyaman bambu. Rumah tersebut dihuni satu keluarga,Yakni, Jumadin,(70), Misyani, (56), dan dua anaknya Moh Yasin (14) yang duduk di bangku SMP, sedangkan Siti Saleha (10) duduk di bangku sekolah dasar.
Misyani mengatakan, selama ini mereka bertahan dari impitan ekonomi dengan bekerja serabutan dengan penghasilan 25-30 ribu yang jauh dari kecukupan. Terkadang untuk makan setiap harinya harus utang kesana kemari ditambah lagi harus membiayai anaknya yang masih sekolah. Ironisnya, meski secara ekonomi mereka tergolong sangat miskin, namun sampai saat ini belum pernah tersentuh bantuan pemerintah termasuk BLT DD.
Bahkan, Dia, menjelaskan bahwa sering kali diminta foto kopy KK dan KTP oleh pihak desa tak jelas kepentingannya untuk apa, namun faktanya tidak pernah mendapatkan bantuan.
“Kami pernah dimintai foto kopy KK dan KTP namun belum pernah ada bantuan ke sini. Kadang lihat tetangga mendapat bantuan sementara kami tidak, ya perasaan, pak,” ucap Misyani di dampingi suaminya dengan mata berkaca-kaca.
Kami masyarakat miskin, lanjut Misyani, tidak mendapatkan bantuan, tapi mengapa yang kehidupannya lebih berkecukupan justru yang dapat.
”Dulu saya dapat bantuan dari kartu KKS BNI, yang KKS Mandiri saya tidak dapat kartu. Bahkan kedua anak saya juga dapat PIP namun kosong,” ujarnya kepada wartawan di kediamannya, pada hari Jum’at (02/04/2022)
Kadang kalanya Misyani juga membantu suaminya bekerja serabutan. Jika ada kerjaan akan dikerjakan. Tapi jika tidak ada, hanya tinggal di rumah saja.
“Kami berharap kepada pemerintah agar bisa membantu kami yang notabene selama pandemi kami sangat berdampak sekali secara ekonomi,” pintanya Misyani dengan berharap kepada pemerintah.
Sementara saat dikonfirmasi Camat Mumbulsari Hery Listiantoro, menjelaskan bahwa untuk masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah padahal masuk kriteria agar mengirimkan surat ke saya (Camat) nantinya akan kita sampaikan ke Kades setempat.
“Buat surat aja ke kecamatan, nanti atas dasar surat itu kita sampaikan ke desa, kenapa orang itu tidak dapat,” ujarnya camat Mumbulsari di ruangannya kepada wartawan, pada hari Jum’at (02/04/2022).
Hery berharap kepada aparatur pemerintah desa dalam pendataan bansos harus turun langsung ke masyarakat tidak hanya RT RW, mengingat bantuan dari pemerintah harus benar benar tepat sasaran.
“Dalam pendataan bansos harus dengan hati nurani dan dalam mendata tidak hanya dilakukan oleh RT, RW namun peran aktif pemerintah desa dan tokoh masyarakat juga dibutuhkan,” jelasnya.
Siapapun yang membagikan bansos, lanjut Hery, sesuai yang berhak dan peruntukannya, jangan sampai nantinya yang berhak tidak dapat namun yang tidak berhak justru mendapatkan. Maka dari itu perlunya dengan hati nurani jangan sampai yang mendapatkan bantuan hanya yang kenal, dekat atau pendukungnya.
“Kami berharap peran aktif dari media, tokoh masyarakat dan lembaga dalam pengawasan, kalo memang ada yang jangal, ya kita berharap diberi tau, karena kita taunya gelobal dan ribuan jumlahnya,” tegasnya kepada awak media.
Pemberitaan sebelumnya kasi Kesra Sri Suhartin, mengatakan bahwa yang mendata dan mengumpulkan data penerima bansos adalah RT, kasi Kesra taunya terima di atas meja. namun masyarakat yang belum mendapatkan bantuan BLT DD tapi masuk kriteria bisa langsung ajukan data ke Pemerintah Desa.
Penulis Herman
Komentar