Berita Sidikkasus.co.id
TERNATE – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan kekecewaannya lantaran pemerintah daerah 8 kabupaten/kota di Maluku Utara belum juga tuntas mencairkan anggaran Pilkada 2020 termasuk bupati Taliabu Aliong Mus yang disoroti khusus lantaran pencairan anggarannya begitu minim.
“Saya lihat data Maluku Utara ini terus terang sangat prihatin. Sangat disayangkan,” ucap Tito.
Kekecewaan itu ditunjukkan Tito dalam kunjungan kerjanya di Malut, Kamis (9/7). Dalam rapat koordinasi di Royal Function Hall, Tito bilang satu-satunya Pemda di Malut yang telah mencairkan anggaran Pilkada 100 persen adalah Kota Tidore Kepulauan.
“Terima kasih, Pak Wali Kota. Semoga Bapak sehat dan sukses selalu,” puji Tito kepada Wali Kota Capt. Ali Ibrahim.
Sementara 7 kabupaten/kota lainnya harus menerima ungkapan kekecewaan mantan Kapolri tersebut. Tito mengaku ‘ngeri’ melihat realisasi anggaran di 7 kabupaten/kota.
Tito bahkan menyoroti Taliabu lantaran dalam data yang dikantonginya baru mencairkan 16,15 persen anggaran.
“Ada Pak Bupatinya? Pak Sekda, betul itu?” tanya Tito pada Sekda Taliabu, Salim Ganiru yang mewakili Bupati Aliong Mus.
Salim pun menjawab pencairan anggaran Pilkada di Taliabu sudah berkisar 30 persen.
“30 (persen)? Miskin sekali, Pak,” ucap Tito setengah berseloroh.
Dia melanjutkan, APBD Taliabu memang hanya Rp 600-an miliar dengan sisa saldo di kas daerah Rp 112 miliar. Setelah menyisihkan dana Pilkada dan belanja pegawai, masih ada sisa anggaran berkisar Rp 80-an miliar.
“Anggaran itu tidak boleh untuk proyek. Dahulukan agenda-agenda nasional. Jadi sampaikan pada Bupati, paling lambat Senin sudah harus cair 100 persen anggaran Pilkada ini,” katanya mewanti-wanti.
Tito bilang, Kemendagri telah mendesak Kementerian Keuangan untuk memprioritaskan anggaran Pilkada. APBN pun disisihkan sekitar Rp 99 miliar untuk menambah anggaran Komisi Pemilihan Umum dan Rp 97 miliar untuk Bawaslu di semua daerah. Karena itu, ia juga berharap pemda melakukan hal yang sama dengan tidak menahan-nahan anggaran.
“Untuk KPU Taliabu, misalnya, ditambah Rp 1,15 miliar dari APBN. Halmahera Barat Rp 2,9 miliar, Kota Ternate Rp 1,7 miliar, Halmahera Timur Rp 1,6 miliar, Kepulauan Sula Rp 1,9 miliar, Halmahera Utara Rp 3,3 miliar, Halmahera Selatan Rp 3,4 miliar, Kota Tidore Kepulauan Rp 1,5 miliar,” jabarnya.
Tito juga menyentil Kabupaten Halmahera Barat yang baru mencairkan 30 persen anggaran Pilkada. Dia bilang, uang di kas daerah Halbar saat ini ada Rp 101 miliar. Sementara sisa anggaran Pilkada yang belum cair hanya sebesar Rp 34,4 miliar.
“Belanja gaji pegawai Rp 20,42 miliar. Artinya kalau dicairkan seluruhnya 100 persen, maka anggaran di kas daerah masih ada sisa Rp 45 miliar. Tolong Dirjen Otonomi Daerah telepon langsung ke bupati yang nggak hadir, kalau nggak (cair) kita yang panggil mereka ke Jakarta,” tegasnya.
Tito menegaskan, kepala daerah yang tak segera mencairkan anggaran bisa ia berhentikan lewat kewenangannya sebagai Mendagri. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
“Itu Mendagri bisa sampai memberhentikan kepala daerah. Mulai dari teguran, sekolahkan, sampai berhentikan. Belum aja saya gunakan. Tapi kalau mau coba, boleh,” tandasnya.
Sementara itu, Kota Ternate baru mencairkan 38 persen anggaran KPU dan Bawaslu 40 persen, Haltim 39 persen, Kepsul 40 persen, serta Halsel 57 persen untuk KPU, 46 persen untuk Bawaslu, dan 35 persen untuk keamanan.
(tim)
Komentar