Ketua Komisi III DPRD Malut, Reses Di 43 Desa Kabupaten Pulau Taliabu

Berita Sidikkasus.co.id

TALIABU _ Demi menyerap seluruh aspirasi kebutuhan yang paling prioritas untuk masyarakat pulau taliabu, ketua komisi III anggota DPRD provinsi Maluku Utara, Haji Muhaimin Syarif, harus melaksanakan reses melebihi kewajiban yang telah ditentukan.

Padahal kunjungan reses yang diwajibkan bagi seorang anggota DPRD provinsi Maluku Utara, pada daerah pemilihannya, hanya 6 titik. Namun hal ini Muhaimin Syarif laksanakan hingga 43 desa di kabupaten pulau Taliabu.

Pelaksanaan penutupan reses di ibukota kabupaten yang bertempat di aula kantor desa bobong, pada Kamis 31 Desember 2019, dihadiri Danramil Bobong, Yusuf Khadmer, kepala pemerintahan kecamatan Taliabu barat, Dince Muhdin, kepala desa bobong, Muhdin Soamole, beserta sejumlah masyarakat dari desa wayo, desa kilong dan desa bobong.

Secara terpisah saat di tanyakan terkait pelaksanaan reses di 43 desa, pada awak media, Muhaimin Syarif mengatakan, hal ini dilakukan karena ada pertimbangan tantangan geografis, “kalau kita hanya lakukan 3 titik yang menjadi schedule di pulau taliabu, maka masyarakat tidak mungkin bisa berkumpul pada titik tersebut, karena jalan darat tidak mendukung dan kondisi laut tidak memungkinkan, itu yang pertama. Yang kedua adalah karena memang saya ingin bertemu langsung dan melihat sejauh mana potret dari desa masing-masing, apa sekiarnya yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat.” (Ujar Muhaimin.)

Saat disentil terkait Biaya operasional Reses yang hanya 60 juta, tak sebanding dengan kebutuhannya, Muhaimin Syarif menjelaskan “iya benar,, Kalau bicara terkait anggaran pasti sangatlah minus, saya menggunakan speed boat 200 pk, diberangkat dari ternate ke luwuk untuk jemput saya dan harus keliling pulau taliabu baru 3 titik saja uang itu sudah habis, Tapi saya yakin dengan niat untuk negeri ini, pasti ada saja rejeki Allah yang bantu saya.” (Katanya)

Lanjut Muhaimin Syarif, “dalam perjalanan reses yang saya lakukan, ada 5 problem paling krusial yang harus segera dijawab oleh pemerintah, yaitu infrastruktur jalan dan jembatan di lingkar dipulau taliabu, listrik yang hanya dibeberapa tempat yang nyala, dan sebagian besar di tempat lain belum ada tanda-tanda untuk nyala padahal sudah ada bangunan tapi, tidak terfungsikan, kemudian jaringan telekomunikasi, masalah pertambangan dan yang paling parah lagi banyak bangunan proyek yang tertinggal mangkrak.” Tutupnya. ( Jak)

Komentar