Berita Sidikkasus.co.id
TALIABU – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD) Kabupaten Pulau Taliabu diduga memelihara ‘Babi Ngepet’ dilingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di wilayah setempat.
Hal ini menyangkut soal dugaan pemotongan dana desa (DD) yang terjadi pada Instansi setempat yang sejauh ini pihak Pemkab melalui Sekkab Dr. Salim Ganiru tidak mengetahui pelaku pemotongan dana desa di instansi yang di pimpin Hi. Irwan Mansur itu.
Kepala BPKAD yang tidak bisa berbicara terkait masalah praktek pungutan liar (pungli) atau pemotongan dana desa (DD) yang terjadi instansi itu muncul saat awak media berusaha melakukan wawancara cegat di depan Kantor Bupati Taliabu, Senin (30/12).
“Saya mau rapat,”ungkap Kepala BPKAD Pemkab Pulau Taliabu H.Irwan Mansur sambil berlari meninggalkan wartawan yang menanyakan masalah pemotongan dana desa yang diduga melibatkan dirinya itu.
Sebelumnya, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pulau Taliabu Dr. Salim Ganiru menyampaikan, terkait masalah pemotongan dana desa dilingkup BPKAD dirinya sudah mengkroscek di instansi terkait, namun untuk memastikan siapa oknum pelaku yang melakukan pemotongan dana desa tersebut tidak ada yang mengaku. “Terkait masalah ini saya sudah melakukan teguran kepada Kepala BPKAD,”ungkap Sekkab.
Dari data yang dihimpun Sidikkasus.Co.id menyebutkan, dugaan pemotongan dana desa di Kabupaten Pulau Taliabu terjadi pada pencairan tahan satu 2017, tepatnya pada 6 Juli 2017.
Pemotongan dilakukan oleh bank yang ditunjuk sebagai penyalur Dana Desa dengan besaran Rp 60 juta per desa. Di Taliabu sendiri terdapat 71 desa. Jika ditotal berarti jumlahnya mencapai Rp 4,260 miliar.
Dugaan Pemotongan dana desa ini lalu ditransfer ke CV Syafaat Perdana.
Perusahaan ini merupakan badan usaha milik Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, Agumaswaty Toyib Koten. Uang itu diduga mengalir ke sejumlah pejabat aktif dilingkup Pemkab Kabupaten Pulau Taliabu.(*).
Komentar