LUMAJANG – JKN.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lumajang mendatangi Kantor Bupati Lumajang, Jawa timur (Jatim) untuk menyampaikan tuntutan selama 1 tahun janji politik yang dinilai masih ada kekurangan, Kamis (26/9/2019).
Sejumlah catatan selama setahun kinerja Bupati dan Wakil Bupati Lumajang menjadi bahan orasi. Bukan puja prestasi yang di orasikan. Akan tetapi, hal yang dirasa masih kurang, berdasar pada janji politik pasangan Cak Thoriq dan Bunda Indah saat masa kampanye lalu, menjadi pokok dasar orasi dikemas sebagai sebuah tajuk tuntutan.
Muhammad Junaedi, koordinator aksi saat itu menyampaikan, kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang pihaknya memberikan ‘stabilo merah’.
Kata dia, dari dua puluh janji politik Cak Thoriq dan Bunda Indah, ada beberapa poin yang didapat dan dirasa kurang.
“Pertama mengenai reformasi birokrasi yang gagal di Kabupaten Lumajang. Rata rata PLT itu masih banyak di Kabupaten Lumajang,” terang dia dihadapan awak media.
Juga kata Junaedi, tentang PDAM. Menurutnya, pengeloannya harus lebih ditata lagi hingga menjadi lebih baik.
“Dan juga mengenai penerangan jalan dan CCTV. Banyak sekali aksi begal yang hari ini mencemari nama baik Lumajang, itu jelas menjadi PR pemerintah,” imbuh Junaedi.
Para mahasiswa saat itu ditemui Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati didampingi Kapolres Lumajang AKBP Muhammad Arsal Sahban.
Meski kecewa karena gagal bertemu Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, orasi terus berlanjut.
Dihadapan mahasiswa, Wakil Bupati Lumajang menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran APBD, adalah salah satu yang bisa menyebabkan seluruh program itu bisa tuntas satu tahun, dua tahun, atau bahkan lima tahun.
Kata Wabup, kepemimpinannya bersama Bupati merupakan amanat yang diberi oleh rakyat dalam masa lima tahun. Sehingga, seluruh janji-janji politik yang sudah disampaikan saat kampanye sudah dijalankan.
“Pemerintah Kabupaten Lumajang akan membenahi dan menata kembali (reposisi dan restrukturisasi) di PDAM, agar pelayanan air bersih semakin baik dan membenahi pelayanan. Selain itu, untuk pemasangan CCTV sudah dilakukan, hanya saja penempatannya masih dipergunakan untuk pemantauan lalu lintas. Dalam waktu dekat ini pemasangan akan dilakukan di daerah rawan kriminal,” ungkap Wabup.
Wabup menengahi, pihaknya ingin melayani masyarakat dengan baik. Namun tidak ingin melanggar undang-undang.
“Semua itu merupakan PR kami dan bukan hal mudah karena membutuhkan waktu. Untuk itu beri waktu kami untuk menyelesaikan semuanya,” ujarnya
Sementara itu, Kapolres Lumajang, AKBP Muhammad Arsal Sahban, mengapresiasi aksi yang dilakukan mahasiswa saat itu, sebagai bentuk sosial kontrol. Disampakan bahwa Poolres Lumajang telah menetapkan tiga konsep utama pengamanan, yakni begal, pencurian sapi, dan konflik tambang pasir, termasuk didalamnya menyelesaikan Qnet.
“Kami sudah meminta Polda untuk mengirimkan alat khusus, untuk membantu menyelesaikan persoalan keamanan. Kami ingin Lumajang dinilai sebagai kota yang positif,” terang Kapolres.
Reporter: Riaman
Komentar