oleh

Kementerian PUPR Selenggarakan Konsolidasi Komunikasi Publik untuk Peningkatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Infrastruktur

Berita Sidikkasus.co.id

JAKARTA – Kementerian PUPR melalui Biro Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal mengadakan acara Konsolidasi Komunikasi Publik Kementerian PUPR secara hybrid pada Senin (25/4/2022) dalam rangka meningkatkan kualitas komunikasi publik dan pelayanan publik serta sinergitas unit-unit komunikasi publik di lingkungan Kementerian PUPR.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah menekankan pentingnya fungsi komunikasi publik dalam tata organisasi modern, sehingga perlu terus ditingkatkan mengikuti dinamika perubahan dan tuntutan publik. Kemudahan aksesibilitas dan kecepatan informasi pembangunan yang dilakukan Kementerian PUPR perlu ditingkatkan agar mudah dikonsumsi oleh publik.

“Persepsi publik terhadap pembangunan nasional khususnya infrastruktur terbentuk dari kinerja Kementerian PUPR. Sebagai unit komunikasi publik, kita bertanggung jawab memastikan publik dapat mencerna apa saja yang telah kita kerjakan dalam mewujudkan amanah dan tugas yang kita emban di bidang penyediaan infrastruktur,” ujarnya.

Bukan hanya menyajikan data-data kuantitatif hasil pembangunan Kementerian PUPR, unit-unit komunikasi publik juga didorong dapat menjelaskan dan memberikan pencerahan kepada publik terkait manfaat-manfaat dari infrastruktur yang telah dibangun tersebut.

“Multiplier effect dari pembangunan infrastuktur sangat kentara dan luas, misalnya pembangunan masif jalan tol dan jalan nasional berdampak pada penurunan biaya logistik. Kajian-kajian seperti ini perlu dikomunikasikan sebagai bagian dari peningkatan pemahaman publik tentang hasil pembangunan yang kita laksanakan,” kata Fatah.

Fatah berharap acara konsolidasi ini dapat mensinergikan serta memperkuat kolaborasi dalam bidang komunikasi publik dan pelayanan publik baik dari segi sumber daya maupun dari segi program dan kegiatan.

“Kami telah melakukan audit atau pemetaan terhadap kekuatan sumber daya yang dimiliki setiap unit kerja komunikasi publik di Kementerian PUPR. Diharapkan hasil audit tersebut dapat menjadi dasar untuk mengoptimalkan sinergitas dan kolaborasi antar unit komunikasi publik,” kata Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Pantja Dharma Oetojo.

Hadir sebagai narasumber pada acara tersebut yakni Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong dan Anggota Ombudsman RI Hery Susanto. Usman Kansong mengatakan sistem pengelolaan komunikasi publik harus lebih profesional, efektif, efisien, serta memanfaatkan kemajuan TIK agar informasi bisa lebih cepat diterima publik. ”Public relations di institusi pemerintahan perlu berpegang pada prinsip 5 C yaitu sumber informasi yang terpercaya (credibility), isi informasi yang sesuai sasaran (context), penyampaian informasi yang mudah dimengerti (clarity), layanan informasi publik secara terus menerus (continuity), dan penggunaan berbagai macam saluran informasi (channel),” tuturnya.

Sementara Hery Susanto mengingatkan bahwa aparatur pelayanan publik yang selama ini didesain untuk bekerja lambat, terlalu berhati-hati, dan procedural minded sudah tidak bisa lagi diterima oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan yang cepat, efisien, dan, tepat waktu. “Perlu adanya reformasi regulasi untuk meningkatkan sinergitas dan harmonisasi antar lembaga pemerintah agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan konflik antar lembaga yang dapat menghambat penyelenggaraan layanan publik,” katanya. (Yul)

Publisher: Redaksi Media sidikkasus.co.id

Komentar

News Feed