Kapolres & Reskrim Halsel Dinilai Tebang Pilih Dalam Penegakan Supremasi Hukum di Negeri Saruma

Berita Sidikkasus.co.id

LABUHA, – Banyak kejadian yang berujung pada proses Hukum, yang telah beredar di berbagai Media beberapa waktu lalu, terkait dengan diduga penyuapan, oleh oknum-oknum tertentu, diduga penggelapan dana Pilkades, Ijazah Palsu yang dipakai oleh Oknum Kepala Desa (Desa Nondang dan Desa Wayaloar), Diduga Tindakan Penganiayaan yang sengaja dilakukan oleh salah satu oknum kepala sekolah di Halmahera Selatan yang hingga saat ini para oknum tersebut masih juga berkeliaran diduga belum ada sikap serius oleh Polres (Reskrim) Polres Halsel.

Berbanding terbalik dengan kasus yang lain. “Misalkan diduga pembakaran kantor Desa dan fasilitas umum yang terjadi di sejumlah Desa, imbas dari keputusan Bupati terkait hasil Pemilihan Kepala Desa di Halmahera Selatan, Reskrim Polres Halsel dengan tegas menerjunkan seluruh pasukannya dalam menanggapi hal tersebut.” Ungkap Ketua DPC Gerakan Pemuda Marhaenis Halmahera Selatan, Harmain Rusli pada awak media ini. Minggu, 29/1/2023, siang tadi.

Melihat fenomena tersebut, Ketua Gerakan Pemuda Marhaenisme Halmahera Selatan menilai “Ada Tebang Pilih Polres Halsel dalam Menegakkan Supermasi Hukum di Negeri Saruma ini.

“Kami menilai seakan-akan ada Tebang Pilih dalam Penerapan Supermasi Hukum di Negeri Saruma Kabupaten Halmahera Selatan.” Ujar Harmain

Olehnya itu, Kami mendesak Kapolres agar Jangan ada Proses tebang pilih dalam menangani kasus yang berujung pada proses Hukum.

Kami Meminta Kepada Kapolres Halsel. Agar Segera mengevaluasi Kinerja Reskrim Polres Halmahera Selatan, Karena diduga kuat ada “Masuk Angin”. Sehingga setiap Kasus yang masuk di Polres diduga menumpuk dimeja Penyidik Reskrim Polres Halmahera Selatan.

Jika tuntutan ini tidak di Indahkan, maka sebaiknya Kapolres mundur dari Jabatan, Oleh Karena Sikap Tebang Pilih Penegakan Hukum Selalu Saja terjadi di lingkup Polres Halmahera Selatan.

Oleh karena itu DPC Gerakan Pemuda Marhaenis Halmahera Selatan juga menilai Kapolres dan atau Reskrim Selalu mementingkan Kasus Yang “Nuansanya Politik” dibanding Pidana Murni.” tuturnya. (Jek/Redaksi)

Sumber” DPC Gerakan Pemuda Marhaenis Halmahera Selatan.