Berita sidikkasus.co.id
SUMSEL – Kantor Berita Sidikkasus.co.id Sumatera Selatan, telah menerima 500 aduan terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa dan 1.200 aduan tentang bantuan sosial (Bansos).
Datanya sudah ditangan Kemendesa PDTT dan kementerian lainnya. “Aduan itu terkait dengan mengapa banyak masyarakat tidak dapat bantuan, kami sudah cek ke lapangan jika membutuhkan atau miskin, lalu dimasukkan (sebagai penerima bantuan) ketika tidak miskin, desa tetap tidak memasukkan,” kata Kepala Kantor Berita Sidikkasus.co.id Sumatera Selatan, Adeni Andriadi, Rabu (3/5/20).
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat Forum Keadilan Rakyat Indonesia, Adenia,
Kementerian desa PDTT telah memberikan arahan, pembinaan, dan pendampingan kepada desa, selama masalah yang dihadapi belum sampai kepada aparat penegak hukum.
“Bahkan desa dapat berkonsultasi secara langsung kepada Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar untuk menindaklanjuti seluruh aduan warga desa,” ujarnya.
Akan tetapi, jika sudah mulai masuk ke ranah hukum, Kementerian desa PDTT akan menghormati hukum yang berlaku dan tetap mengikuti kasus tersebut sampai adanya keputusan tetap dari pengadilan.
“Jika ada masalah di lapangan masyarakat diminta untuk melaporkan kepada Babinsa atau Babinkamtibmas yang selama ini turut menjadi relawan desa untuk mengamankan BLT Dana Desa,” ungkap Adenia.
Adenia menyebut bahwa sudah ada kasus BLT dana desa yang sudah dibawa ke aparat kepolisian.
Kasus tersebut melibatkan oknum Kepala Dusun dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menyunat BLT dana desa Rp200 ribu per keluarga.
Kasusnya terjadi di Desa Banpres Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan (Sumsel).
Tim Investigasi Kantor Berita Sidik Kasus Sumatera Selatan
Komentar