Berita Sidikkasus.co.id
TALIABU, – Aneh tapi nyata. Pemerintah bukan hanya tutup mata, tapi tak pernah hadir untuk sekedar empati apalagi membantu. Sabtu 01 Januari 2022.
Disemua Kecamatan, Desa ataupun Dusun, swadaya dan gotong royong menjadi cara terbaik yang dilakukan oleh masyarakat untuk mempercepat pembangunan diwilayahnya.
Dana Desa ( DD) yang sudah dialokasikan oleh pemerintah pusat dengan jumlah ratusan juta bahkan milyaran.
APBD dengan nominal hampir 700 milyar, entah kemana dan untuk apa digunakan. Terkadang menjadi misteri.
“Inilah potret yang terjadi di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara.” Tulis” Bung Syaris Tomia di akun Facebooknya. pada beberapa bulan lalu.
Lanjut Bung Syaris, Kabupaten yang definitif 8 tahun silam. Wilayahnya terdiri dari 8 Kecamatan dan 71 Desa. Penduduknya 58.047 jiwa hasil sensus ditahun 2020.
Hari ini saya kembali melihat foto di beranda sosial teman saya. Dia memotret pembangunan jembatan yang dikerjakan oleh masyarakat untuk menghubungkan dua desa yang dipisahkan oleh sungai. Desa Natangkuni dan Desa Nunu ( Samada).
Dalam catatan teman saya itu, sungai ini adalah salah satu yang paling besar di Pulau Taliabu. Lebarnya sekitar 30 meter. Memiliki kedalaman 1 meter lebih. Melintas diatas batu- batu besar dan kerikil-kerikil kecil yang licin.
Jika alam sedang tak bersahabat, air sungai bisa mencapai hampir 3 meter dengan arus yang bisa menyeret beban berpuluh-puluh ton. Mengerikan.
Namun seberat apapun keadaan, tidak ada pilihan bagi pengguna jalan. Semua harus melintas, karena itu satu-satunya akses. Entah petani dengan bawaan hasil kebunnya. Atau mereka yang sekadar melintas untuk mengunjungi sahabat, keluarga ataupun kerabat diseberang sungai. “Pun pejabat yang akan melakukan kunjungan kerja.” bebernya.
Sambungnya. Disetiap momen politik, sungai ini ramai disebut. Oleh mereka yang ingin menjadi kepala desa, calon legislatif yang berhasrat mewakili suara rakyat, atau calon bupati dengan pasangannya.
Tak kurang pembahasan terlampir dalam lembaran dokumen visi misinya. Tertulis dalam program kerja untuk dikerjakan. Disampaikan dengan suara lantang diatas podium, mimbar, panggung atau sekadar bisik-bisik di dego-dego.
Tapi yang namanya janji politik, semua hanya sebatas kata-kata untuk menarik simpati pemilih. Setelah terpilih, seakan sedang mengunyah makanan, bibirnya tak mampu lagi berucap. “Tutup mulut malah lebih sering.” Sebut Syaris dengan nada kesalnya.
“Politisi itu di mana-mana sama. Mereka berjanji membangun jembatan, meskipun tidak ada sungai di sana.”
Sambung dia, Janji politik juga hanya berkekuatan moral dan tidak punya kekuatan hukum. Jadi, kalau digugat ke pengadilan pun akan susah dikabulkan pengadilan.
Daripada mengutuk keadaan, mungkin swadaya dan gotong royong adalah keterpaksaan pilihan akibat dari ketidakpedulian pemerintah. Daripada mengharap sama Bupati, inisiatif adalah sebaik-baiknya ikhtiar.
Bupati lebih memilih membangun rumah pribadinya sendiri. Selama menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, rumah mewah dengan 2 lantai tersusun diatas fondasi dengan tinggi hampir 2 meter dibangun di Taliabu.
Periode pertama menjabat sebagai Bupati, istana disebut olehnya dan para penggemarnya. Dibangun dikawasan elit Jakarta, Gandaria. “Di kawasan Bogor satu unit dan dua unit rumah mewah untuk mertuanya di bilangan Tangerang, Banten.” tuturnya.
Dia tambahkan. Jika Bupati dengan segala kemewahannya membangun rumah elit sebagai kediaman pribadi, hadiah untuk istri tercinta dan kedua mertuanya dengan penghasilannya dari negara, masyarakat bersusah payah membangun jalan dan jembatan dengan patungan, sumbangan dari tabungan dan kerja kerasnya masing-masing.
Pekerjaan jembatan yang dibangun swadaya dan gotong royong oleh masyarakat setempat pernah juga dipotret oleh Saiful Hendra di desanya, Holbota dan seorang Guru Besar putra daerah Taliabu, Prof. Sumbangan Baja, di Tabona. Dan dibeberapa tempat lainnya, tak hanya jembatan yang melintas diatas sungai. Masjid, pondok pesantren, jalan dan infrastruktur lain. Semuanya serba swadaya. Yang dikerjakan pemerintah, justru tak pernah selesai dan selalu bermasalah.
Masyarakat di kabupaten itu sering mengeluh. Tapi saya ingin menyampaikan untuk tidak lupa bersyukur. Setidaknya Bupati bukanlah Nippon atau VOC. “Masyarakat masih bisa bekerja atas inisiatif sendiri bukan kerja paksa atau rodi.”Cetusnya.
Sambung lagi, Syaris bilang Bekerja tak perlu sejak subuh. Makan minum, istrahat juga sesuka hati. Pekerjaan tak ada target waktu karena bukan proyek pemerintah daerah.
Seminggu, sebulan atau harus menunggu tahun juga baru kelar tak jadi soal. Pekerjaan dengan hasil seadanya juga tak masalah. Tak akan ada audit dari BPK. Namanya juga kerja swadaya dan gotong royong.
Belum lama ini, rumah dinas wakil ketua DPRD yang baru 2 tahun dibangun sudah ambruk. Kantor OPD masih status kontrak rumah warga. Masjid, Gereja, PLTD gedungnya mangkrak tak selesai dibangun padahal anggarannya sudah ludes terpakai.
Selagi fisik masih kuat dan tabungan masyarakat ada, puluhan sungai masih banyak membentang. Jalan yang belum diaspal masih 90 persen.
Semuanya butuh swadaya dan gotong royong masyarakat. Karena Bupati masih memikirkan pengembalian dana politiknya, atau persiapan kompetisi di pilkada provinsi setelah 2 periode menjabat bupati.
Saya pun tak melarang. Daripada kita bertengkar tak selalu sejalan. Ditahun berikut, masyarakat Taliabu sama-sama saja mendukung dinastinya. “Agar swadaya dan gotong royong tetap menjadi budaya yang tak hilang dinegeri itu.” Tutur Syaris dengan nada Hore!.
( Jek/Redaksi)
Komentar