Berita Sidikkasus.co.id
TALIABU – Juru Bicara fraksi Pembaharuan, Setelah di konfirmasi oleh awak media, anggota DPRD dari partai Gerindra Kecewa sambil berkata kasiang rakyat ,saya secara pribadi sudah mengawal pembentukan pansus sampai tinggal mau paripurna pada jumat/3 juli pukul 15.00 sesuai undangan yang beredar akhirnya gagal dilaksanakan, wakil ketua DPRD kabupaten pulau Taliabu yang hendak memimpin paripurna Muhamad Jainal Azhar menyampaikan jumlah anggota yang hadir belum memenuhi ketentuan quorum.” ungkapnya Jumat 03/07/2020.
“dari awal mereka selalu beralasan harus 2 fraksi yang mengusulkan, setelah di usulkan oleh 2 fraksi yakni fraksi Pembaharuan dan fraksi demokrat hingga pada saat pelaksanaan sejumlah anggota DPRD sengaja tidak hadir agar quorum tidak terpenuhi.
lanjut dia, Ada anggota DPRD yang sementara berada diluar daerah baik dari fraksi Pembaharuan maupun fraksi Demokrat, beberapa diantaranya karena urusan partai yang terbilang penting, beberapa lainnya juga berada diluar daerah untuk kepentingan pengobatan, sedangkan sisanya yang sementara waktu berada di bobong dan hingga pada jumat pagi masih berkantor, tapi pada jumat sore ketika undangan sudah disampaikan untuk pelaksanaan paripurna pengambilan keputusan persetujuan dalam pembentukan Pansus malah tidak hadir.
Sehingga harus diduga bahwa ketidakhadiran mereka tidak lain merupakan langkah untuk menggagalkan pembentukan Pansus Keuangan Desa yang sudah diagendakan.
Kami sedikit kebingungan, ketika kita bicara soal kepentingan rakyat malah mereka mangkir tanpa alasan apapun, entah apa yang memotivasi mereka untuk maju sebagai calon anggota DPRD dan entah apa yang memotivasi masyarakat untuk memilih orang yang malah tidak berani bicara dan berjuang untuk kepentingan rakyat.” kesalnya.
Sebagai anggota DPRD saya merasa sangat kecewa dengan sikap teman yang sengaja tidak hadir dan juga pimpinan yang sepertinya tidak akomodatif untuk mencari solusi guna mengatasi persoalan quorum, karena bagaimanapun titik berat quorum adalah soal kehadiran dan keputusan yang akan dipilih oleh masing-masing anggota DPRD, sehingga ditengah-tengah pandemi seperti sekarang kita bisa memanfaatkan perangkat teknologi semisal zoom untuk memastikan kehadiran dan keputusan teman-teman DPRD secara virtual atas persetujuan yang akan diambil.” katanya.
Karena pokok persoalan quorum harus dititikberatkan pada kehadiran karena mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh DPRD secara kelembagaan, dan kehadiran itu harus dimaknai pada konteks yang lebih luas, tidak hanya secara fisik tapi secara virtual pun bisa dilakukan, lewat proses seperti ini maka pandangan, pendapat dan keputusan teman-teman anggota DPRD bisa disampaikan secara langsung dalam forum paripurna secara virtual.” kesalnya
Tapi sayangnya, opsi itu tidak diterima oleh pimpinan DPRD yang lebih memaksakan agar paripurna ditunda hingga pada senin minggu selanjutnya. Sedangkan desakan dari masyarakat sudah sangat kuat, karena persoalan keuangan desa bukan lagi agenda yang bisa ditunda-tunda karena sudah sangat urgen dan masyarakat menanti itu serta berharap kinerja DPRD periodesasi ini bisa lebih baik.
Untuk diketahui, fraksi Pembaharuan sudah menyampaikan usulan pembentukan Pansus sejak lebih dari 1 minggu lalu, sedangkan fraksi Demokrat menyampaikan rekomendasi pembentukan Pansus dari 3 hari lalu, dan selanjutnya fraksi golkar sama sekali tidak menyampaikan surat rekomendasi usulan pembentukan Pansus keuangan desa.
Perlu ditegaskan lebih lanjut bahwa, ketua DPRD sudah tidak pernah berkantor sejak tiga bulan terakhir, dan sangat mengganggu kinerja kelembagaan DPRD, yang bersangkutan selalu menandatangani surat-surat DPRD melalui rumah tapi tidak pernah berkantor sama sekali.” tegas Amrin.
(JK)
Komentar