Berita sidikkasus.co.id
BANYUWANGI – Terkait penjual saham Pemda Banyuwangi senilai Rp 298 M Disoroti Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) BCW di Bumi Blambangan terus menyoroti terkait penjualan Saham milik Pemda Banyuwangi yang ada di perusahaan tambang Emas Tumpang Pitu Pesanggaran.
Hasil penjualan saham itu memperoleh dana sebesar Rp. 298 M. Tentu dana sebesar itu bukan dana kecil penggunaannya pun harus transparan. 27 February 2022.
“Apalagi penjualan saham itu terkesan memaksakan diri karena dijual diakhir tahun yaitu; saat perhelatan Pilkada Banyuwangi sedang panas oanasbya. Maka tak bisa dihindari kecurigaan masyarakat bahwa penjualan saham ada kaitan kepentingan politik. Seperti kita ketahui pemerintah daerah Banyuwangi mendapat hibah saham dari 7 pemegang saham utama PT Merdeka Serasi Jaya (MSJ) yang merupakan induk PT. BSI memberikan saham tersebut sebesar 10 % atau dikenal dengan istilah Golden Share. Namun Golden Share 10 % itu terus menurun setelah perusahaan induk PT BSI.yang sekarang berubah namanya menjadi PT Merdeka Cooper Gold telah ( Go Publik) hingga sekarang saham milik Pemda Banyuwangi anjlok di level 4,44 %.. Pada akhir pemerintahan Bupati Anas saham pemerintah daerah Banyuwangi dijual tetapi dinilai oleh banyak kalangan penjualan saham tidak transparan, dan tidak akuntabel karena lemahnya pengawasan dan tidak jelasnya peruntukan,” kata ketua LSM BCW.
“LSM yang konsisten mempersoalkan hal ini adalah LSM BCW (Banyuwangi Corruption Watch). ” Golden Share yang terus menurun tidak sesuai apa yang dijanjikan Bupati Anas waktu itu dimana dulu janjinya 10%,dan tidak ada kata kata istilah 10 % menurun atau disebut non dilusi “. Sehingga sekarang gak bisa lagi disebut Golden Share 10 % menurun karena tinggal 4,44 %. hasil penjualan saham itu sebesar Rp. 301.421.250.000 dengan memakai jasa penjualan (Broker )PT. Bahana Sekuritas dengan imbalan untuk broker saja sebesar Rp. 2 M lebih. Dan dipotong pajak dan lain lain diterima Pemda Banyuwangi sebesar Rp. 298 M. Selanjutnya LSM BCW yang diketuai Masruri mempertanyakan keperuntukan dana hasil penjualan saham itu untuk apa ?….
Sampai hari ini tidak ada keterangan yang jelas baik dari eksekutif maupun legislatif. Katanya untuk pembangunan di wilayah ring 1 terapi setelah kami investigasi ke bawah tidak ada penggelontoran dana secara besar besaran. Padahal dana itu adalah dana hibah yang berbentuk saham maka penggunaannya harus mengacu Peraturan Menteri Keuangan yang berpijak pada prinsip transparansi dan akuntabel seperti disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 52/PMK.010)2006 pada pasal 27 ayat 1 berbunyi penerimaan hibah dalam bentuk uang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas. ” Sebagaimana kita ketahui saham milik Pemda Banyuwangi yang ada di MCG bukanlah berasal dari penyertaan modal melainkan berasal dari hibah saham dari 7 pemegang saham pendiri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam perjanjian hibah antara 7 pemegang saham pendiri dengan Bupati Anas waktu itu hal tersebut jelas jelas menyebutkan pada pasal 4 “pihak kedua menerima pemberian saham yang dilakukan dengan mekanisme hibah saham ..”. Jadi disini titik poinya adalah hibah, dimana hibah ke daerah mengacunya ke peraturan menteri keuangan sebagaimana telah kami sebut diatas.
Persoalanya disini kami minta laporan realisasi anggaran beserta arus kasnya dari dana hibah ini tidak diberi oleh pihak DPRD maupun BPKAD yang mewakili pemerintah padahal hearing sudah diadakan dua kali pada bulan Januari 2022 yang dihadiri LSM BCW, Anggota DPRD Komisi 3, Kabag Perekonomian sedangkan PT. BSI tidak datang. Sehingga kami nilai ada banyak kejanggalan antara lain Golden share menurun (terdilusi),yang kedua penjualan saham memakai broker dengan penunjukan tidak melalui lelang dengan fee atau imbalan yang tinggi, kemudian yang ketiga realisasi pelaksanaan dana hasil penjualan saham hibah yang tidak mengacu pada peraturan menteri keuangan,” pungkas ketua LSM BCW Masruri.
( Joen Tim SDK )
Komentar