Jalan Dibatalkan, Gotong Royong Menggugat: Warga Sajad–Sejangkung Bangun Jalan Swadaya di Tengah Prioritas Pemda yang Dipertanyakan

Berita SIDIKKASUS.co.id

SAMBAS, — Pembatalan pembiayaan pembangunan Jalan Sebambang–Senujuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas pada Tahun Anggaran 2025 dengan nilai lebih dari 2 milyar meninggalkan luka kekecewaan mendalam di tengah masyarakat. Alih-alih menunggu janji anggaran yang tak kunjung pasti, warga justru memilih bergerak sendiri dengan bergotong royong membangun jalan setapak secara swadaya,Jum’at (16/01/2026)

Aksi gotong royong ini melibatkan masyarakat dari dua kecamatan, yakni Kecamatan Sajad yang meliputi Desa Mekar Jaya dan Desa Beringin, serta Kecamatan Sejangkung dari Desa Perigi Limus dan Desa Semangak. Mereka turun langsung memperbaiki jalan dengan peralatan seadanya, material hasil patungan, dan tenaga sukarela.

“Menunggu dana dari pemerintah itu membuat kami kecewa. Yang sudah dianggarkan saja bisa dibatalkan,” ujar Sunardi, salah satu warga yang terlibat langsung dalam pengerjaan jalan, dengan mimik wajah penuh kekecewaan.

Menurut Sunardi, jalan Sebambang–Senujuh bukan sekadar akses biasa. Jalan tersebut merupakan urat nadi aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan sosial warga lintas kecamatan. Kondisinya yang rusak parah selama bertahun-tahun telah menghambat mobilitas warga, terutama saat musim hujan.
“Ini upaya kami bersama. Kami berusaha semaksimal mungkin agar jalan ini layak disebut jalan kabupaten. Walaupun masih banyak kekurangan, yang penting kami tidak tinggal diam,” tegasnya.

Langkah swadaya ini sekaligus menjadi potret ironi pembangunan daerah. Ketika masyarakat desa harus menggalang tenaga dan dana sendiri untuk membuka akses dasar, anggaran daerah justru dipersepsikan tidak berpihak pada kebutuhan paling mendasar warga.

“Kami heran, pemerintah seperti lebih memilih ganti gorden kantor daripada membiayai jalan kami,” ujar salah seorang warga lain dengan nada getir, disambut anggukan warga yang sedang bekerja memadatkan badan jalan.

Pernyataan tersebut bukan sekadar keluhan emosional. Ia mencerminkan krisis kepercayaan publik terhadap arah kebijakan anggaran daerah. Pembatalan proyek jalan yang telah masuk perencanaan menimbulkan tanda tanya besar,apakah perencanaan pembangunan dilakukan tanpa komitmen yang kuat, ataukah jalan-jalan desa memang selalu berada di urutan paling bawah prioritas?

Warga berharap, upaya gotong royong ini tidak dibaca sebagai bentuk “ketangguhan” yang kemudian dijadikan alasan pemerintah untuk terus abai. Sebaliknya, mereka mendesak agar Pemda Sambas hadir secara nyata, tidak hanya dalam dokumen perencanaan dan pidato seremonial.

“Semoga nanti bantuan terus mengalir, baik dari masyarakat pengguna jalan maupun pihak-pihak yang masih punya kepedulian. Tapi pemerintah seharusnya tidak cuci tangan,” tambah Sunardi.

Kasus Jalan Sebambang–Senujuh menjadi cermin problem klasik pembangunan daerah yaitu antara janji anggaran dan realitas lapangan yang timpang. Di saat masyarakat dipaksa mandiri oleh keadaan, publik patut bertanya,untuk siapa sesungguhnya anggaran daerah disusun, dan kepentingan apa yang paling diutamakan?

Oleh Ag Suriyadi korlip kalbar