oleh

Hasil Audit BPK, Anggaran Dicairkan 10 Miliar 536 Juta Lebih Atas Proyek Peningkatan Jalan Ruas Tikong – Nunca

Berita Sidikkasus.co.id

TALIABU, – Hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan ( BPK) RI Perwakilan Maluku Utara Tahun 2020 lalu, Terkait proyek pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Tikong – Nunca dilaksanakan oleh PT.DAMAI SEJAHTERA MEMBANGUN (DSM). Perusahaan tersebut beralamat di Perumahan Poligriya Indah Blok G No.18 Kelurahan Kairagi II – Kota Manado – Sulawesi Utara.

Berdasarkan
Kontrak Nomor 602.2/03.KONS/KONTRAK/PPK/DPU-PR/PT/2020, tanggal 27 Maret 2020, dengan nilai kontrak sebesar Rp15.052.607.500,00.- ( Lima belas miliar lima puluh dua juta enam ratus tujuh ribu rupiah).

Sesuai Masa pelaksanaan selama 180 hari kalender mulai dari tanggal 27 Maretsampai dengan 23 September 2020.

Diketahui Pembayaran telah direalisasikan 70% Sebesar Rp10.536.825.250,00.- ( Sepuluh miliar lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut;

1). SP2D Nomor 00686/SP2D/1.03.01.01/2020 tanggal 09 Juni 2020 Sebesar Rp 3.010.521.500,00 untuk pembayaran uang muka (20%).

2). SP2D Nomor 01919/SP2D /1.03.01.01/2020 tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp 7.526.303.750,00 untuk pembayaran MC.1 (70%).

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lapangan bersama dengan rekanan pelaksana, Inspektorat Kabupaten Pulau Taliabu serta pihak Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang ( PUPR) pada 18 Februari 2021.

Diketahui bahwa sampai dengan masa waktu pelaksanaan kontrak berakhir, pekerjaan belum selesai dikerjakan oleh kontraktor pelaksana, akan tetapi sebagian material seperti LPA Kelas A dan Aspal telah berada di lokasi pekerjaan dan telah dibangun direksi keet serta barak pekerja.

Berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan per 7 April 202. Progress pekerjaan yang telah dikerjakan Sebesar 74,13%.

“Atas permasalahan tersebut, PPK belum memberlakukan ketentuan kontrak kritis. Hal ini bertentangan dengan ketentuan bahwa apabila penyedia terlambat melaksanakan
pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.” pungkas sumber terpercaya sesuai data LHP 2020 lalu.

( Jek/Red)

Komentar

News Feed