Berita Sidikkasus.co.id
LUMAJANG – Pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang Jawa Timur (Jatim) kembali bergejolak.
Pasalnya, permasalahan tersebut bermula dari aksi sejumlah sopir armada angkutan pasir yang mengeluh pada Bupati terkait mahalnya SKAB ( Surat Keterangan Asal Barang ), disusul sikap lock down aktivitas tambang jilid 1 dari pihak APRI ( Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia ) sejak 25 Juni kemarin, dirasa rawan memicu konflik horizontal.
Hal itu diutarakan oleh Ketua Komisioner Forum Panggung Rakyat ( FPR ) Dwi Wismo Wardono, pada Beberapa awak media, Sabtu sore (26/6/2021).
Menurut Dwi Wismo, pemerintah harus segera turun dan menyelesaikan masalah tersebut. Guna mengantisipasi terjadinya hal – hal yang tidak diinginkan.
“Gejolak itu timbul, sebenarnya dari peristiwa – peristiwa yang selama ini terpendam dikalangan sopir angkutan pasir dan tidak ada penyelesaian cepat dari pemerintah. Sehingga, kemarin itu bentuk luapan dari rasa keberatan yang dibawa ke permukaan dengan mendatangi kantor Bupati,” ucapnya.
Imbuh dia, peristiwa tersebut bukanlah hal yang baru. Berulang kali terjadi dan terkesan tidak ada penanganan yang serius. Padahal kata Dwi, disitu banyak pelanggaran – pelanggaran yang sudah menjamur seperti pungutan liar, dan terjadi dalam kurun waktu yang lama.
“Sehingga, itu seolah dijadikan sebuah tradisi atau kebiasaan dan pembenaran. Padahal itu merupakan perbuatan melawan hukum. Disitu unsur pidananya sudah nampak sekali, bahkan ada sejumlah sopir yang mengaku jika tidak membayar, maka berujung pada aksi pengejaran. Ini apakah tidak bisa dikatakan sebuah intimidasi atau aksi premanisme,” imbuhhya.
Pria berkacamata itu berharap, Bupati peka dan segera berkoordinasi dengan jajaran terkait ( aparat penegak hukum ), terlebih bersama Tim Saber Pungli melakukan langkah – langkah menyikapi permasalahan tersebut.
“Ini kalau dibiarkan tentu, akan semakin tidak baik. Kita sama – sama lihat sekarang dibawah sudah tidak kondusif. Kemarin, sempat ada aksi penghadangan antar sopir, buntut dari lock down atau penghentian aktivitas pertambangan sementara. Ini jika lamban dalam menyikapi, tentu akan melebar. Dan ketika dirasa demikian, kami pastikan dalam waktu dekat tim kami akan berkirim surat pada Presiden terkait situasi pertambangan pasir di Lumajang,” ungkap Dwi.
Disisi lain, salah seorang sopir mengaku kesal armada angkutan pasir pada media ini mengaku kesal. Namun ia tak berani melawan dengan alasan keamanan pada diri dan kendaraannya.
“Kalau dihitung sampek lupa saya, sekali keluar dari lokasi tambang, itu masuk jalur angkutan sampai ke jalan raya banyak tarikan disana. Ada yang 5ribu, 2ribu. Totalnya hampir 50ribu per sekali jalan. Kalau dulu ada operasi yang narik – narik itu habis pak, hilang semua. Kalau sekarang beda, tidak ada takut – takutnya,” terang sopir yang namanya tidak mau dionline kan, dengan alasan demi keselamatan. (Ria)
Reporter: Biro Lumajang
Komentar