BANYUWANGI – JKN. Sejumlah figur Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi periode 2021-2026 mulai mencuat kepermukaan dan menjadi perbincangan hangat di tengah tengah masyarakat bumi blambangan, mulai dari figur yang namanya masih dikenal asing hingga figur populer yang saat ini santer maju bertarung di Pilkada 2020 mendatang.
Beberapa figur yang menghangat dibicarakan itu diantara dr. taufik hidayat (Dirut RSUD Genteng), H.Yusuf Widyatmoko (Wabup Incumbent),
Ali Ruchi dm(Plt Kadis Perhubungan) dengan nama bekennya AR #MemangDiaBeda, lalu ada H.Heru Prastita(Pengusaha/Politisi PKB) Terbaru ada Achmad Yazid biasa dipanggil AY (Pengusaha)
Namun diantara nama nama bakal calon bupati & Wakil Bupati Yang bermunculan sampai sekarang ini tidak ada satu pun Elit partai politik yang berani mendeklarasikan dirinya, sejauh ini blom ada ketua sekertaris atau bendahara partai politik yang berani tampil didepan, atau mengambil formulir pendaftaran dimasing masing partai politik yang sudah membuka pendaftaran.
Bahkan di partai politik yang mereka pimpin sendiri.
Satu satunya yang mengambil formulir adalah Vicky Septi Linda (Sekertaris DPC PDIP Banyuwangi) Namun kabarnya Vicky mundur dari pencalonannya.
Ini bisa di sebut partai politik gagal melakukan kaderisasi.
Sepertinya ada fenomena split ticket voting yaitu parpol lebih menonjolkan kandidat (figur) dibandingkan dengan kader partai sendiri. Parpol memprioritaskan figur eksternal atau melakukan outsourcing politik dengan mengusung pengusaha, birokrasi atau tokoh lain dari pada mengusung kader dari rahim parpol itu sendiri.
Padahal sejatinya jauh lebih baik partai politik memberikan boarding pass pada kadernya dibandingkan kader eksternal.
Dialektika Meritokrasi menjadi rusak, karena tak memajukan kader sendiri yang kualitasnya tak perlu diragukan lagi.
“Ini soal masa depan partai itu sendiri, wajar kemudian menguat fenomena deparpolisasi karena ulah partai itu sendiri yang tak menghormati kadernya,”
Jelas nantinya ada konsekuensi logis dari keputusan mengambil atau mengusung calon kepala daerah yang bukan kader partai.
Pertama, tentu lebih sangat sulit mengontrol dan mengawasi kepala daerah eksternal yang bukan kadernya dibandingkan kader partai sendiri.
Kedua, tentu lebih besar potensi kutu loncat atau lompat pagar kader eksternal.
Terlepas dari itu, pertarungan Pilkada Banyuwangi 2020 bakal Alot, Mengingat masih ada minimal 3 kandidat kuda hitam yang ditunggu tunggu, ke tiga kandidat tersebut ialah:
(I Made Cahyana Negara
Ketua DPRD yang juga ketua DPC PDIP Banyuwangi) Walaupun sampai sekarang belom ada statmen dari yang bersangkutan Namun dorongan kader PDIP dibawah kuat sekali, mengingat PDIP adalah partai pemenang pemilu dan satu satunya ParPol yang bisa berangkat mendaftar sendiri tanpa harus koalisi, jelas kader PDIP tak rela hanya menjadi penonton atau mendukung kader exsternal, dan sang ketualah yang bakal menjadi kuda hitam nantinya.
Lalu dari keluarga besar pondok pesantren Darusallam Blokagung, siapapun calon dari keluarga Blokagung akan menjadi kuda hitam dan juga pesaing berat nantinya, mengingat selain ponpes tertua memiliki santri ribuan juga alumni yang tersebar dihampir setiap desa banyuwangi, selain juga ada 2 keluarga yang menjadi anggota DPRD & DPR RI yang tentu sangat di perhitungkan.
Dan Yang terakir tentu kluarga petahana (Bupati Anas) Walau Sang bupati sudah menyatakan kalau keluarganya tidak akan ada yang dicalonkan atau mencalonkannya namun rasanya itulah politik, sangat dinamis bisa jadi 7 bulan kedepan beliau mencalonkan keluarganya dan atau bisa jadi petahana akan mengusung bakal calon bupati yang akan didukung penuh, dengan harapan tentu program progam beliau agar bisa dilanjutkan, Walaupun muncul gerakan tolak politik dinasti dan tolak Oligarki Politik namun kans untuk mengusung atau mencalonkan itu sangat terbuka dan bisa jadi kuda hitam bagi calon lain.
Dengan tersisanya waktu 7 bulan kedepan tentu semua akan berhitung, bisa jadi ada kuda hitam dan atau bisa jadi elit parpol itu sendiri yang akan mendaftar, kita tunggu saja.
Danu Budiyono.
Aktifis Sosial Politik Banyuwangi.
Komentar