BOBONG – JKN. Anggota DPRD Kabupaten Pulau Taliabu menilai kegiatan updating data 38 pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama Bendahara dan Perencanaan di Jogjajakarta adalah bentuk pemborosan anggaran.
“saya rasa lebih efisiennya pemerintah daerah mengundang pemateri dari sana ke Taliabu supaya lebih menghemat anggaran, palingan tiga atau empat orang pemateri yang datang, ketimbang berbondong-bondong ke jogjakarta yang belum tentu outpunya bagus,” jelas Helfin Ware, Anggota DPRD dari partai PKPI, Kamis (24/10) kemarin saat ditemui media ini.
Bahkan kata Helfin bahwa Melihat kondisi keuangan daerah Kabupaten Pulau Taliabu sangat kecil saat ini, sudah tentunya pihak eksekutif harus lebih efektif dalam memanfaatkan dan pengelolaan anggaran untuk kepentingan umum seefisien mungkin.
Bayangkan saja kat Helfin Kalau tiap-tiap pimpinan OPD bersama Bendahara dan Perencanaan di 38 (tiga puluh delapan) organisasi perangkat daerah (OPD) di Taliabu ini semuanya keluar, sudah barang tentu anggaran daerah terkuras hanya untuk perjalanan dinas yang kebanyakan berfoya-foya.
Menurutnya, kegiatan seperti ini dilakukan oleh pemerintah daerah tiap tahun, tapi hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut tidak pernah memiliki manfaat bagi daerah. Bahkan daerah lebih banyak menghasilkan temuan-temuan baru pada saat pemeriksaan BPK.
“tiap tahun bikin, tiap tahun bikin tapi tarada perkembangan. Bahkan menurut Kepala BPK RI Perwakilan Maluku Utara, M Ali Asyhar, di beberapa media mengungkapkan, permasalahan Pemda Taliabu ada pada Belanja Barjas (Barang dan Jasa), sebesar Rp 1,36 miliar tidak didukung oleh bukti lengkap, belanja modal gedung dan bangunan lebih bayar atau kurang volume Rp 3,15 miliar, kas bendahara pengeluaran 4 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tekor Rp 782,39 juta, aset tetap jalan irigasi jaringan tidak dapat ditelusuri keberadaannya sebesar Rp 22,56 miliar dan aset kas lainya belum dipertanggung jawabkan pihak bank sebesar Rp 4,078 miliar,” tegasnya.
Bahkan ia membandingkan agenda-agenda diinternal DPRD Taliabu hingga saat ini tidak jalan disebabkan diinternal eksekutif yang tidak becus, namun sebaliknya kegiatan-kegiatan di eksekutif sendiri berjalan dengan baik walaupun itu terkesan pemborosan.
“Ini yang saya herankan, kenapa itu pemerintah dalam hal ini OPD begitu mereka keluar fasilitasnya lengkap tetapi kenapa di DPRD selalu ada kendala. Server belum ada la, dana tidak ada la. Saya liat lancar-lancar saja, kalau keluar langsung bisa keluar begitu saja pihak eksekutif ni,” kesal Helfin Ware.
Sementara sebelumnya, Plt Sekda Pulau Taliabu, Dr Salim Ganiru mengatakan alasannya kenapa kegiatan tersebut harus dilaksanakan di Jogja, menurutnya hal itu sudah sesuai arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar terjadi singkronisasi antara data perencanaan dan keuangan.
“Kenapa harus di jogja karena konsultannya di kulon progo, jadi itu satu kaligus dengan keuangan, jadi sudah tidak dobel – dobel lagi, dulu kan bikin dua kali, jadi setelah bikin di luwuk kemudian bikin disini (Bobong) lagi, makanya tidak konek, kalo ini kan dia langsung konek satu kali. dan itu yang disarankan KPK harus konek satu kali antara perencanaan dan keuangan begitu,” ungkapnya.
Kata dia, Keberangkatan dalam rangka agenda tersebut, masing – masing OPD yang akan diberangkatkan 3 orang, yakni pimpinan OPD, bendahara dan perencanaan.
sehingga jika dilihat dari jumlah OPD lingkup pemkab pulau Taliabu yang kurang lebih berkisar 30 OPD termasuk tambahan 8 OPD baru, maka dapat ditaksir tidak kurang dari seratus peserta yang akan hadir pada giat tersebut dengan anggaran yang tidak sedikit pula tentunya.
Reporter : Rajak
Komentar