Berita Sidikkasus.co.id
MALUKU UTARA, – Menanggapi peryataan yang di sampaikan walikota Ternate di sala satu media online terkait ancam Ingin menutup kantor walikota Ternate jika kembali di demo lagi hal ini di tanggapi Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Malut.
GPM menilai apa yang disampaikan oleh walikota Ternate soal ancam tutup kantor walikota setelah di demo para sopir angkot itu adalah tanda bawa Walikota Ternate tidak mampu menyelesaikan sejumlah masalah yang terjadi di kota Ternate.” kata Ketua DPD GPM Maluku Utara Sartono Halek, pada media Sidikkasus.co.id. Selasa, 21 Juni 2022. pagi tadi.
Bung Tono sapaan akrabnya demonstrasi itu adalah hak demokrasi setiap warga negara dan di lindungi undangan-undang dan yang di sampaikan itu adalah aspirasi publik.
jika masyakarat terus melakukan demonstrasi dan terus mengritisi itu berarti Masi ada masalah lain yang belum di selesaikan oleh pemerintah daerah itu sendiri.
Tinggal pemerintah daerah memiliki polical Will untuk menyelesaikan bukan malam ancam untuk menutup kantor pemerintahan.
Kali ini, disisi lain juga menujukan walikota memperlihatkan pemerintah daerah hari ini lemah untuk untuk menangani atau menyelesaikan masalah di kota Ternate misalanya demonstrasi para sopir angkot kemarin itu karna ada persoalan yang tidak bisa di selesaikan oleh perusahaan daerah.
lanjut bung Tono selain di suarakan oleh para sopir angkut soal praktek ilegal niaga BBM di SPBU.
Hal lain juga Pemkot di nilai lemah dalam mengontrol harga BBM jenis Pertamax di kotaTernate sesuai surat keputusan walikota 13.500/liter buktinya masih di palangan Masi banyak klasifikasi harga yang berbeda.” tuturnya.
( Jek/Redaksi)
Komentar