BANYUWANGI. — JKN
Akses Jalan umum harus di perlukan perbaikan dengan cepat agar tidak menimbulkan dampak rawan kecelakaan lalu – lintas, dan ketua DPC Banyuwangi LSM Cobra Daud Djoni WD ikut bicara sekaligus mencemaskan pihak Pemerintah kurang tanggap dan tidak ada tanggung jawab pada masyarakat yang berkendara, sehingga banyak rintangan selama ini banyak akses jalan rusak akibat kurangnya perhatian bagi pemerintah, Kamis 25/7/2019.
Poto. Ketua Dpc Lsm Kobra Banyuwangi. Daud Jhoni
Perlu di diketahui bahwa, berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu – Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu – lintas. Dan Pasal 24 ayat (2), dalam hal belum dilakukan perbaikan jalan yang rusak, penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.
Menurut penyampaian dari Ketua DPC LSM Cobra Daud Djoni, WD mengatakan,” saya mengjritik kepada pihak pemerintah Dinas PU Bina Marga Provinsi, ini perlu di perhatikan
dan apabila membiarkan jalan rusak dan mengakibatkan terjadinya kecelakaan dapat dikenai sangsi sesuai pasal GC dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu – Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/ atau kerusakan Kendaraan dan / atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
Maka untuk supaya penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
Harapan saya selalu Ketua LSM KOBRA DPC Banyuwangi demi terciptanya situasi lalu – lintas kendaraan lancar, dan pengendara saat melewati jalan raya terasa nyaman dan aman terkendali.
(edi/indahyani)
Komentar