oleh

DPC-LSM GUSUR Halsel Apresiasi Kapolda Malut, Terkait Penetapan Tersangka Direktur PT. Modern Cipta Karya

Berita Sidikkasus.co.id

HALSEL,- Dewan Pengurus Cabang (DPC) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Usaha Untuk Rakyat (GUSUR) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) mengapresiasi langkah tegas Kapolda Maluku Utara (Malut) membrantas perusahan Ilegal di Halmahera Selatan (Halsel).

Hal ini disampaikan Sekertaris Dewan Pengurus Cabang LSM-GUSUR (Halsel) Tajurin Di akrap Taju usai menerima surat penetapan tersangka terhadap Direktur PT Modern Cipta Karya yang dikeluarkan oleh Polda Maluku Utara dengan Surat Nomor: SP2HP/II/lV/2022/Dit Reskrimsus (Polda-Malut. Pada hari Senin, 18 April 2022.

Menurut Taju, langkah tegas pihak Polda Maluku utara sudah tepat. Sebab dari puluhan tambang (Galian C) yang menyebar di berbagai wilayah Halsel diduga tidak memiliki Ijin alias Ilegal.

Apalagi terkait PT. Modern Cipta Karys sudah jelas yang disampaikan Bapak Umar A. Abusama S.ST selaku Kepala Bidang DPMPTSP-HALSEL (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) melalui Media Online beberapa waktu lalu, dua Menyebutkan bahwa perusahaan PT. Modern Cipta Karya tidak mengantongi Ijin Galian C.” Ungkap Taju.

Taju, menyampaikan bahwa banyaknya praktik tambang ilegal khususnya yang berada di lahan produktif di Kabupaten Halmahera Selatan tentu sangat meresahkan masyarakat. 

Pasalnya, Tambak galian C tersebut sangat merusak kelestarian alam dan sangat meresahkan masyarakat.

Untuk itu pemerintah harus membuat regulasi agar dampak buruk dari proses penambangan bisa diminimalkan, bahkan dihindari.

Apalagi kegiatan pertambangan Batu, Pasir dan Tanah yang dilakukan oleh perusahan PT Modern Cipta Karya di Desa Bori Kecamatan Bacan Timur (Halsel) diduga kuat tidak mengantongi Ijiin seperti yang dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Dalam penjelasan UU tersebut, diatur untuk dapat melakukan penambangan Batu, Pasir dan Tanah, setiap orang atau badan wajib mengantongi izin dari pemerintah pusat. Yakni Izin Usaha Pertambangan (IUP).

IUP yang dimaksud terdiri atas dua tahap, yang pertama adalah IUP Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.

Sedangkan yang kedua adalah IUP Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan.

“Bukan itu saja, dalam UU tersebut juga tercantum kewajiban pihak penambang untuk menyetorkan jaminan reklamasi atau pascatambang. setelah penambangan selesai, pihak penambang wajib melakukan reklamasi alias pascatambang.” Jelas (Taju).

Dia menambahkan, dari hasil investigasi LSM-GUSUR (Halsel) bersama Wartawan dilapangan terdapat Puluhan aktifitas tambang galian C diduga kuat ilegal di beberapa kecamatan di Halmahera Selatan, terlihat secara terang terangan melakukan aktifitas pertambanganya secara terbuka tanpa ada rasa ketakutan terhadap Hukum yang berlaku. Sehingga terus melakukan aktifitas tambang secara ilegal. Cetusnya.

(Kandi/Red)

Komentar

News Feed