Berita Sidikkasus.co.id
BOBONG, – Aksi Damai yang di gelar oleh Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Marhaen (DPC_GPM) dan Ratusan Guru Kabupaten Pulau Taliabu menduduki Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu sampai mendapat kepastian pencairan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun 2021, dan di tahun 2022 ini, hingga kini belum juga di bayarkan.
GPM menyebutkan bahwa Tunjangan Penghasilan Pegawai Pulau Taliabu sudah cukup lama tak kunjung bayarkan oleh pihak Diknas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu tidak menghiraukan masalah tersebut apalagi sekarang sudah pertengahan tahun 2022.
Oleh karena itu. Ratusan guru di Pulau Taliabu menduduki kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu, siang hingga malam masih tetap menunggu sampai ada titik terang dari pihak Diknas Pendidikan untuk mendapat kepastiannya.
Olehnya itu, kami dari GPM dan Ratusan Guru berharap supaya cepat diproses dalam waktu dekat ini, jika tidak sehari dua akan kami melakukan hal yang sama. oleh karena itu hal tersebut bisa berefek ke siswa-siswi yang tidak mendapat proses belajar-mengajar yang baik.” teriak massa aksi di halaman kantor Dinas Pendidikan. pada hari Selasa, 7 Juni 2022.
Massa aksi pun mempertanyakan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) guru yang belum terbayar dari tahun di 2021 dan di tahun 2022 ini.
“TPP belum terbayar dari tahun 2021, dan kami sudah berulang kali berkoordinasi tapi lagi-lagi diputar-putar oleh oknum-oknum mafia yang ada di dalam Disdik tersebut,” kata koordinator masa Aksi, Lisman kepada media. Selasa (7/6/2022).
Lisman dan kawan-kawan guru bahkan telah dibohongi oleh pihak Dinas terkait pembayaran.
“Dari Dinas Pendidikan bilang tinggal verifikasi data di BKD, padahal BKD bilang sudah selesai dari bulan November 2021 dan tinggal dicairkan,” ujarnya.
Terpisah, Sub Keuangan dan Penyusunan Program di Disdik Taliabu, M. Natsir Rery menjelaskan permasalahannya.
“Jadi TPP untuk utang tahun kemarin dan tahun ini tidak ada. Bukan dihapus tapi alokasinya tidak ada,” terang Natsir.
Natsir bilang, anggaran TPP tahun 2021 dislokasi menggunakan anggaran kegiatan Disdik Taliabu.
Ia membantah tuntutan TPP guru yang meminta dibayar full, karena alokasi di tahun 2021 hanya 4 bulan.
“Tidak ada (1 tahun), karena kami juga Dinas Pendidikan hanya 4 bulan. Tapi kalau tahun ini full semua,” tegasnya.
Natsir beralasan bahwa TPP tahun lalu belum dibayar karena terkendala keuangan daerah.
Sementara itu pihak Dinas berjanji akan membayar TPP guru dalam waktu dekat.
“Permintaankan sudah masuk, sekarang tinggal dari keuangan daerah, kalau prosesnya cepat pencairannya bisa hari ini,” katanya.
( Jek/Redaksi)
Komentar