Berita Sidikkasus.co id.
KONSEL, – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Lembaga Kajian Pembangunan Dan Demokrasi (LKPD), Sulawesi Tenggara Lakukan Aksi Unjuk Rasa(UNRAS), di Kantor Bupati Konawe Selatan.Sabtu (31/08/2021).
Aksi Tersebut di latar belakangi oleh oknum Kades Motaha yang diduga lakukan manipulasi dokumen atau data terkait pencairan dana kompensasi pembangunan Tower Saluran Udara Ekstra Tegangan Tinggi (SUTET), di kecamatan Angata.
Koordinator Lapangan Sarwan “Menuturkan bahwa, di Desa Lamoen salah satu warga yaitu (SP), memiliki lahan di desa Motaha,yang dimana lahanya akan di dirikan Tower SUTET, sehingga bapak (SP) telah mendapatkan dana kompensasi untuk Tapak SUTET dengan dasar Surat Kepemilikan Tanah(SKT) yang di terbitkan oleh Oknum Kades Motaha dengan luas kurang lebih Tiga Hekto Are namun pada saat Bapak (SP) mengonfirmasi atas hak kompensasi Lintasan kepada pihak PLN ternyata data lintasan bukan lagi atas nama bapak (SP) melainkan Atas Nama Oknum Kades Motaha”.
Atas Dasar kerancuan hak Tersebut sehingga Bapak (SP) melakukan upaya memnuntut keadilan kepada pihak pemerintah kecamatan Angatan dengan harapan bisa mendapatkan haknya kembali.
Namu pada kenyataannya berdasarkan penjelasan Sarwan bahwa ” setelah bapak (SP) mengadukan kepada Pemerintahan Kecamatan Belum menemukan titik terang Dana Kompensasi Untuk Lintasan tersebut sudah di Cairkan kepada 4 orang Oknum yang menggugat lahan bapak (SP)Padahal blum ada putusan bahkan bukti-bukti dari ke 4 penggugat belum di ketahui dengan jelas namun sudah di berikan kompensasi logikanya dimana kompensasi Tapak bapak (SP) yang dapat tiba Lintasan Orang lain yang dapat dan ini terjadi dalam satu lokasi sehingga kami menduga ada permainan yang dilakukan oleh pihak oknum desa dan petugas lapangan dari PLN
Lanjut Sarwan sehingga kami berinisiasi untuk membawa persoalan ini ke pemerintah tertinggi kabupaten konawe selatan dan telah di mediasi oleh bapak wakil bupati dengan kesepakatan beliau akan turun langsung ke lokasi pada hari Rabu mendatang karena SUTET ini adalah proyek Nasional yang dalam pelaksanannya harus dikawal jangan ada oknum-oknum nakal yang mencoba mengambil keuntungan pribadi dengan cara menyalah gunakan kewenangan mreka karna ketika nanty nya ada konflik Negara yang rugi telah membayar kompensasi kepada orang yang tidak memiliki hak .Tutup Korlap SARWAN.
Reporter : Rahmat Taslim.
Komentar