Berita sidikkasus.co.id
SAMBAS, – Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sambas menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Sambas. Mereka menuntut transparansi terkait pengelolaan dana Program Indonesia Pintar ( PIP ) yang diduga bermasalah. Namun, aksi tersebut berujung pada kekecewaan besar, lantaran tidak satu pun anggota DPRD hadir untuk menemui massa. Kamis, 27/02/2025.
Farhan, selaku Ketua Koordinator Lapangan ( Korlap ), dengan tegas menyampaikan rasa kecewanya.
“Kami datang dengan harapan mendapatkan kejelasan dan pertanggungjawaban, tetapi tidak ada satu pun anggota DPRD yang hadir! Ini bentuk ketidakpedulian terhadap pendidikan dan masa depan pelajar Sambas,” tegas Farhan di tengah aksi.
TUNTUTAN MAHASISWA
Massa aksi yang berasal dari berbagai organisasi mahasiswa seperti HMI, PMII, GMNI, dan BEM Unissas menuntut beberapa hal, di antaranya:
• Transparansi data PIP ( baik reguler maupun non-reguler ).
• DPRD harus menghadirkan Dinas Pendidikan Sambas untuk memberikan klarifikasi.
• Progres kasus dana PIP yang sudah ditangani Polres Sambas harus diumumkan ke publik.
• Menindak tegas oknum yang terlibat dalam dugaan penyalahgunaan dana PIP.
• Pembentukan Panitia Khusus ( Pansus ) Dana PIP oleh DPRD Sambas.
• Mengecam segala bentuk intimidasi terhadap penerima dana PIP.
• Meminta Inspektorat mempercepat audit dugaan penyalahgunaan dana PIP.
AKSI BERPOTENSI BERLANJUT
Meski aksi berlangsung damai, kekecewaan mahasiswa semakin membesar akibat absennya anggota DPRD. Beberapa mahasiswa bahkan menyerukan aksi lanjutan dengan skala lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera ditanggapi.
“Menunggu itiqad baik dari DPRD untuk Mengindahkan tuntutan dan undangan dari DPRD untuk kami dalam kurun waktu 7×24 jam,”tegas Farhan.
Aliansi Mahasiswa Sambas menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan sekadar demo sesaat, tetapi bentuk kepedulian terhadap hak-hak pelajar dan transparansi anggaran pendidikan di Kabupaten Sambas.
ASPEK BUDAYA: MAHASISWA DAN GERAKAN PERLAWANAN MORAL
Secara budaya, aksi demonstrasi mahasiswa ini mencerminkan kesadaran kritis anak muda terhadap isu-isu publik. Gerakan mereka bukan sekadar aksi turun ke jalan, tetapi sebuah upaya membangun budaya transparansi, akuntabilitas, dan keberanian untuk melawan ketidakadilan.
Masyarakat Sambas, yang selama ini dikenal dengan budaya santun dan patuh terhadap pemimpin, kini mulai berubah. Generasi muda berani bersuara dan menuntut perubahan agar hak-hak rakyat tidak terus-menerus disalahgunakan oleh segelintir elit politik.
KESIMPULAN: AKANKAH DPRD DAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS MERESPONS..?
Demonstrasi ini bukan hanya sekadar aksi protes, tetapi juga indikasi dari ketidakpuasan yang lebih dalam terhadap sistem pemerintahan lokal. Jika DPRD dan pemerintah daerah terus menghindari dialog dengan mahasiswa, maka bukan tidak mungkin gelombang aksi akan semakin besar dan berpotensi mengguncang stabilitas politik Sambas.
Saat ini, bola panas ada di tangan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sambas. Akankah mereka segera merespons tuntutan mahasiswa? Atau justru membiarkan krisis kepercayaan ini semakin memburuk.
Oleh. Ag Suryadi Korlip Kalbar
Komentar