Melawi, JKN – Kamis 20 September 2018. Norpan syah tokoh masyarakat kabupaten Melawi yang juga sebagai pengurus Dewan Adat Melayu Kabupaten Melawi menjelaskan kepada awak media, beliau memaparkan betapa carut marut nya tatanan pemerintah kabupaten selama berjalan dalam kurun waktu tiga tahun ini.
Tingginya angka defisit dari tahun ketahun yang membuat segala kegiatan fisik sama sekali lumpuh total. Seharusnya pemerintah bersikap dengan bijak untuk segera mengambil langkah agar dapat keluar dari persoalan tersebut.
“Jujur kami sebagai rakyat kabupaten Melawi merasa jenuh dan malu atas pencapaian kinerja pemerintah daerah yang setiap tahunnya hanya menyandang predikat wajar dengan pengecualian (WDP) berarti kebijakan pemerintah semakin tahun semakin menurun alias tidak ada perkembangannya.
Norpansyah juga memaparkan, jikalau sekiranya tidak mampu lebih baik mundur saja daripada seperti hidup segan mati tak mau paparnya.
Dan saya minta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia (Kpk) agar melakukan pemeriksaan APBD kabupaten Melawi dari tahun 2016-2018 ini jelasnya. (Jum/Sah).
Komentar