Berita Sidikkasus.co.id
BINTUNI – Menyikapi Aksi Demonstrasi oleh Forum Komunikasi Peduli Masyrakat Bintuni (FKPMB) dan PNS Honorer K2 yang Belum Menerima SK, pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 pukul 10.05 WIT di Kantor DPRD sementara Kabupaten Teluk Bintuni di Jln.Raya Bintuni Ruko Panjang H.Amir Distrik Bintuni.
” Saya beberapa waktu di luar saya dengar ada yang demo-demo , demo tentang hak-hak sebagai pegawai. Sekarang saya tuntun kewajiban anda , kalau anda tuntut hak , saya tuntut kewajiban , ada yang mau lapor sampai di Polisi lah , segala macam, saya ingin katakan tidak ada pelanggaran hukum dalam hal ini , berkaitan dengan SK PN dari K2 , tidak ada pelanggaran hukum, ” ucap Bupati di hadapan peserta apel pagi persiapan HUT Kabupaten Teluk Bintuni ke-18 di lapangan Argosigemarai, Distrik Bintuni, Senin (7/6/2021)
Bupati menegaskan , yang ada adalah waktu untuk di lakukan pembinaan dan itu tugas Kepala Daeraha sebagai pejabat pembina kepegawaian ,” kita mau bina, sudah kita bina lewat tahapan-tahapan. Ada tahapan ,setelah dapat SK CP, tidak ada yang tidak dapat, semua dapat tidak ada yang tidak dapat, ” kata Petrus Kasihiw.
Lanjut Bupati, K2 itu saya ingat kan sudah dapat SK CPNS , tidak ada yang halangi , tetapi SK CPNS tidak berarti otomatis anda jadi Pegawai , PN tidak berarti itu. Ada saringan-saringan yang harus kita lakukan .
” Jadi Stop provokasi , stop bikin aksi-aksi , kenapa kalian tidak demo pada saat 2009 sampai 2016? Kamu punya nasib terkatung-katung , heee, kenapa tidak demo , ” hardiknya.
Hari ini kalian mau terima SK baru kalian mau demo , itu tidak tau bertanggungjawab dan tidak tahu berterima kasih , dia tidak tahu bagaimana kita urus nasib dia itu di Jakarta sana , ” kalau kita mau pegang Menteri punya kaki , kita sembah Menteri untuk Ko , punya nasib !! , jadi tidak ada yang mulus, ” ungkap Bupati.
Secara tegas Bupati menyebut, jadi jangan omong kosong di tanah ini , jangan omong kosong . Ada yang bilang mau lapor, lapor sudah , supaya saya lapor kamu lagi toh, berdasarkan bukti-bukti yang ada di medsos itu, tantangnya.
Bupati menyampaikan maksud dan tujuan nya kepada para pegawai, ” Kita ini mau bina pegawai , supaya menjadi pegawai negeri yang ada di bawah payung Korps Pegawai Negeri Indonesia, kenapa tidak Negara langsung kasih SK PN saja tidak perlu CP, hak anda itu baru 80% , setelah dapat SK CP, Saya ini pegawai, Wakil Bupati ini juga mantan pegawai kami dua, jadi kami tahu aturan , ” ujarnya.
Mungkin kalau kami menjadi Bupati dan Wakil Bupati tidak berasal dari pejabat Birokrasi kita tidak tahu, kita tidak tahu aturan. Kami terapkan sesuai dengan apa yang pernah kami alami .
Kami laksanakan tugas sebagai pegawai nyaris tampa cacat, saya tidak pernah dapat teguran dari petinggi siapapun, karena saya tahu sebagai ASN itu tegak lurus, tunduk pada tugas, loyal pada pimpinan.
Kau barusan mau jadi Pegawai, macam kau lebih hebat dari pada Bupati lagi, bikin diri top, bikin diri hebat, berhenti sudah kita mau bangun anda, kita bentuk jadi pegawai yang bermartabat, berintegritas, besok jadi pemimpin-pemimpin yang handal bukan pemimpin karbitan.
Saya katakan Prajabatan itu gagal bagi mereka K2 itu lain kali, sudah ada Rindam (Resimen Induk Infanteri) Kodam 18, kita kirim ke sana saja, supaya di bentuk jadi aparatur sipil negara yang Pancasilais tidak memiliki ideologi lain , ideologi Pancasila itu ideologi kita Bukan ideologi pemberontak saya ingat kan itu .
Saya punya kewenangan mengangkat dan memberhentikan pegawai sesuai dengan undang-undang , ” jadi kalau mau di bina mari kita bina , melawan ya binasakan, mari ikut aturan , hormat kepada aturan bukan lompat kepada aturan Bukan hormat kepada Piet dan Matret , yah kalau mau hormat saya , silakan Terimakasih. Tapi jabatan yang kami emban itu perlu di hormati karena anda adalah pejabat aparatur sipil negara , ” tegas Bupati. (Ser)
Caption: Aksi Demo CPNS K2 di Kantor sementara DPRD Kabupaten Teluk Bintuni , Kamis (3/6/2021)
Komentar