Muara Enim – (JKN) Sebagaimana pemberitaan disalah satu media online Rabu (02/05) bahwa pencapaian partisipasi pemilih sebesar 80 persen pada pilkada serentak Kabupaten Muara Enim terancam tidak mencapai target. Pasalnya ternyata
mata pilih yang belum direkam sekitar 40 ribu, dan yang belum memiliki KTP-Elektronik sebanyak 31.724, dari wajib KTP 403.264.
Laporan ini sangat mengejutkan Bupati Kabupaten Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar. Bahkan dengan sangat tegas disampaikannya dalam rapat tentang sorotannya terhadap kinerja Capil, Panwaslu dan KPUD Kabupaten Muara Enim
Khusus kepada KPUD dan Panwaslu Kabupaten Muara Enim Dikatakan Muzakir agar KPUD dan Panwaslu Kabupaten Muara Enim dapat merikan ketegasan dan kepastian hukum jangan abu-abu, jika tidak boleh tegaskan tidak boleh begitupun sebaliknya, sehingga petugas yang bekerja di lapangan tidak ragu-ragu bertindak.
“Kasihan mereka yang di lapangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” Ucap Muzakir.
Sementara itu tetpisah, Ketua DPD Kabupaten Muara Enim yang dimintai tanggapannya terkait hal ini dikatakannya, dia sangat menyayangi kejadian ini.
” Dengan keadaan itu, apa mungkin dalam waktu yang sangat singkat ini target partisipasi pemilih bisa dicapai” Ujarnya
Ditambahkannya, terkait pemberitaan di salah satu media online yang menyoroti kinerja Capil, KPUD dan Panwaslu Kabupaten Muara Enim sangat disesalkan oleh Ketua DPD IWO Kab Muara Enim seharusnya katanya fihak Capil ,KPUD, PANWASLU dan pelaksana pemilu yang lain lebih cerdas menyikapi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sosialisasi harus berkesinambungan, menfaatkan dan pergunakan sarana dan prasarana yang ada, bukankah semua itu dianggarkan…karena mslh pemilu dan pemilukada itu mslh publik bukan mslh sekelompok orang saja
Mengenai tidak tercapainya target pemilih, itu bukan masalah sepeleh, apa masalahnya seharusnya lebih awal diketahui publik, agar masyarakat bisa proaktip juga.
Diharapkan sebagaimana yg disampaikan Bupati pada rapat, agar dapat menjadi perhatian serius pelaksana pemilu. khususnya KPU dan PANWASLU itu dananya sangat besar.
Masing masing instansi yang berkaitan dengan pemilukada dan pemilu pasti memiliki data. Kenapa baru diketahui sekarang.
Bukankah tujuan dana itu juga untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi pemilih. dan Kalau bukan utk meningkatkan jumlah pemilih terus dana itu tujuan utamanya utk apa Tutupnya. (adit).
Komentar