Bupati Agam Ikuti Sidang Paripurna Penyampaian Pidato Pengantar RUU APBN 2022

Berita  Sidikkasus.co.id

AGAM SUMBAR – Bupati Agam Provinsi Sumatera Barat, Dr. H. Andri Warman ikuti sidang paripurna penyampaian pidato pengantar RUU APBN tahun anggaran 2022 secara virtual, di aula DPRD Agam, Senin (16/8/2021).

Pidato yang disampaikan Presiden Joko Widodo ini, berlangsung di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Jakarta, setelah penyampaian pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-76 RI.

Selain bupati, kegiatan itu juga dihadiri Wakil Bupati Agam, Irwan Fikri Dt Parpatiah, Ketua DPRD Agam, Novi Irwan beserta unsur forkopimda, jajaran Pemkab Agam dan lainnya.

Dalam pidato itu, Presiden Joko Widodo menjelaskan ada enam fokus utama kebijakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 mendatang, untuk mencapai pemulihan sosial dan ekonomi lewat kebijakan fiskal yang ekspansif.

Pertama, melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.

Ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas dan berdaya saing. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.

Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based budgeting.

“Pada 2022, pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap mendukung percepatan pemulihan sosial ekonomi, serta konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural,” ujar Jokowi.

Sedangkan anggaran pendapatan negara pada 2022 dipatok sebesar Rp1.840,7 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.506,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp333,2 triliun.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga menjelaskan tahun depan anggaran belanja yang disiapkan senilai Rp2.708,7 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.938,3 triliun dan transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp770,4 triliun. (Syafrianto.S.Sos)

Editor Redaksi.

Komentar