Ketgam. Andreas Nauri Anggota Ketua Komisi A di DPRD Kabupaten Teluk Bintuni.
Berita Sidikkasus.co.id
BINTUNI – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KabupatenTeluk Bintuni juga sebagai Ketua Komisi A , Andreas Nauri sangat mengapreasi Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni, Karena mau turun lapangan untuk meninjau Lokasi pembangunan Pelabuhan di Distrik Aranday.
” ini adalah langkah – langkah yang bagus yang di ambil oleh Dinas Perhubungan karna sudah mau turun lapangan, dari pengamatan saya sebelumnya belum berjalan baik, ” Ujar Andreas Nauri Anggota DPRD Komisi A dari Partai Nasdem, Saat di wawancarai wartawan Selasa malam (01/06/2021) via Handphone.
Sedikit mengkritik, menurut Anggota DPRD Kabupaten Teluk yang maju di Dapil 2 meliputi Distrik Babo, Wamesa, Sumuri, Farfurwar, Kaitaro, Kuri dan Distrik Aroba ini,
di waktu sebelumnya ada beberapa pragram dari DPR telah usulkan namun tidak dapat berjalan, Seperti pembangunan pelabuhan ASDP Sumuri agak sedikit terlambat karena Dinas Perhubungan tidak cepat mengambil langkah. Hingga Ketua DPR ( Simon Dowansiba) dan anggota dewan lainya ikut memediasi dengan pemilik hak ulayat sehingga pembangunan tersebut dapat berjalan baik.
Politikus asal Partai Nasdem ini juga meminta agar Dinas Perhubungan dapat secepatnya membangun Pelabuhan di Distrik yang wilayahnya berada di pesisir, karena hampir semua Distrik yang berada di wilayah pesisir memeliki Dermaga atau pelabuhan sendiri.
” Saya juga berharap jangan hanya di Distrik Aranday saja, Distrik lain juga masih butuh pelabuhan laut , Karena rata-rata setiap Distrik itu belum punya pelabuhan contohnya seperti Distrik Aroba , Daerah Saya, sampai saat ini masih menggunakan pelabuhan milik perusahaan kayu log , sedangkan ini sudah Distrik , saya berharap agar setiap Distrik agar punya pelabuhan untuk melayani masyarakat, ” Ujarnya.
Ia juga mengatakan, Apabila Dinas Perhubungan membangun Pelabuhan di wilayah Distrik Aroba maka dapat di gunakan oleh masyarakat dari diatrik Fafurwar karena pada umumnya masyarakat di Distrik tersebut bila mengunakan longboat lewat Distrik Aroba dan Kaitaro sehingga Dinas Perhubungan di minta untuk segera membuat program pembangunan pelabuhan di wilayah Diatrik Aroba.
Saat di singgung mengenai pembebasan lahan Andreas mengatakan bila Hal Tersebut tidak begitu sulit, yang terpenting ada pembangunan maka masyarakat yang berada di wilayah tersebut menyepakati sama dengan Masyarakat yang berada di Distrik Aranday. yang mana pada dasarnya masyarakat di Diatrik Aroba tidak membebani Pemerintah dengan mahalnya ganti rugi pembebasan hak ulayat tersebut.
” Yang penting pembangunan dapat berjalan, maka kami sepaham dengan masyarakat yang ada di distrik Aranday , tidak meminta ganti rugi atas pembangunan pelabuhan di sana, ” Pungkasnya. (Ser)
Komentar