Aksi “Rakyat Jatim Menggugat” Buyar Dihantam Hujan Deras, Kritik Tajam Tetap Bergema

Berita Sidikkasus.co.id

SURABAYA – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh kelompok Rakyat Jatim Menggugat di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (29/10/2025) siang, harus berakhir lebih cepat dari rencana. Hujan deras disertai angin kencang mengguyur kawasan aksi, memaksa puluhan massa yang awalnya bersemangat menyuarakan aspirasi mundur ke tempat aman.

Meski cuaca memaksa mereka membubarkan diri, suara protes tetap menggema. Sekitar 40 hingga 50 peserta aksi sempat menggelar orasi dengan membawa spanduk dan poster bertuliskan seruan keadilan bagi rakyat kecil.

Aksi ini dipimpin oleh tiga koordinator, yakni M. Sholeh, Musfik dari Jaringan Aksi Kemanusiaan (JAKA) Jatim, serta Mathur Husyairi, mantan anggota DPRD Jawa Timur. Pengamanan ketat dilakukan aparat kepolisian yang menurunkan sejumlah personel serta kendaraan taktis di sekitar lokasi.

Dalam pernyataan tertulisnya, Rakyat Jatim Menggugat menyoroti berbagai kebijakan Pemprov Jawa Timur yang dianggap tidak pro terhadap rakyat, terutama di sektor ekonomi, perpajakan, dan transparansi pemerintahan. Mereka menilai masih banyak kebijakan yang tidak menyentuh lapisan masyarakat bawah.

Kelompok ini juga mengkritisi penghapusan pajak kendaraan bermotor yang dinilai tidak merata. Program itu hanya berlaku bagi pengemudi ojek online dan penerima P3KE (Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), sementara warga lain tetap wajib membayar penuh.

Tak hanya itu, mereka menyoal tunjangan tambahan miliaran rupiah bagi pejabat tinggi Pemprov Jatim, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur No. 14 Tahun 2019 yang direvisi menjadi Pergub No. 5 Tahun 2024. Kebijakan itu dianggap tidak sensitif di tengah kondisi masyarakat yang tengah menghadapi tekanan ekonomi.

Gerakan ini juga menyoroti maraknya dugaan korupsi dan pungutan liar di berbagai lembaga pemerintahan, termasuk kasus hibah dan skandal keuangan Bank Jatim. Mereka menilai, penegakan hukum harus dimulai dari tingkat tertinggi agar bersihnya birokrasi tidak sebatas wacana.

Tiga tuntutan utama disampaikan secara terbuka, yaitu:

1. Penghapusan pajak kendaraan bermotor 100% untuk roda dua dan roda empat.

2. Pemberantasan korupsi dan pungli, terutama pada dana hibah dan lembaga pendidikan.

3. Penegakan integritas pejabat daerah, mulai dari level pimpinan hingga birokrasi bawah.

Koordinator aksi menegaskan bahwa pembubaran aksi bukan karena tekanan pihak keamanan, melainkan faktor cuaca dan keselamatan peserta.

Aksi ini diakhiri dengan seruan moral agar pemerintah tidak menutup mata terhadap penderitaan rakyat. Mereka menegaskan, gerakan tersebut bukan bentuk perlawanan, melainkan panggilan nurani untuk mengingatkan pentingnya keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat kecil.

Musim hujan boleh mengguyur, tapi suara rakyat tak boleh padam. Pemerintah diharapkan semakin peka, karena kebijakan publik bukan sekadar angka dan aturan, melainkan cerminan nurani dalam melayani.

Pewarta: Yunus
Jurnalis Sidikkasus.co.id Kediri