MANNA – JKN. Senin13/10, beberapa hari yang lalu aksi unjuk rasa di gelar masyarakat kota manna yang tergabung dari beberapa elemen profesi, antara lain dari kalangan media, LSM serta puluhan para rekanan yang kecewa atas perlakuan pejabat yang ada di lingkungan dinas PUPR kabupaten bengkulu selatan.peserta unjuk rasa kali ini diikuti sekitar enam puluh oarang.
Aksi ini di motori oleh aliansi peduli pembangunan bengkulu selatan APBS yang di ketuai KOTMAN IBRAHIM, dalam aksi tersebut mereka nenuntut para pejabat PUPR, Bupati dan kajari di bengkulu selatan memeriksa para pejabat PUPR yang telah banyak melanggar atuaran dalam memproses pelelangan proyek dan menentukan pemenang tender sebelum di lakukan lelang , serta membagi proyek penunjukan langsung PL dengan sesuka hati, oleh karena itu para penegak hukum di harapkan jangan hanya diam saja terhadap perlakuan pejabat di dinas PUPR yang selama ini seenaknya saja dalam menentukan kebijakan yang tidak lagi mematuhi aturan yang berlaku di negara ini.
Setelah di konfrontir melalui aksi damai kemaren, YON MARYONO perwakilan unjuk rasa menanyakan kepada ketiga pejabat PUPR yang mewakili kepala dinas PUPR tidak dapat menjawab pertanyaan yang di lontarkan oleh perwakilan unjuk rasa, anehnya lagi salah satu kabid bina marga Ir. Tedy selalu menjawab saya belum tau karena saya masih baru menjabat kabid bina maraga, kemudian ada pertanyaan tentang CCO tedy menjawab dengan santai cco itu dilakukan karena faktor sosial padahal aturan cco itu ada tiga syarat yang harus di lakukan menrut pepres nomor 16 tahun 2018′ sedangkan sekertaris yang biasa disapa man ganteng tidak pernah sinkron menjawab anatara pertanyaan dengan jawaban, betapa prihatinnya masyarakat bengkulu selatan mempunyai pejabat yang ilmu pengetaunnya sangat rendah, wajar saja kalau pengunjuk rasa tersebut geram dan mintak di copot jabatannya sebagai kabid dan sekertaris di lingkungan PUPR Bengkulu selatan ini.
Kotman ibrahim,sebagai korlap unjuk rasa sekali gus ketua aliansi peduli pembangunan bengkulu selatan menjelaskan dengan tegas, kami akan membawa persoalan ini hingga ke ranah hukum, apabila kajari dan penegak hukum lainnya tidak bisa menyelesaikan hal ini maka kami akan membawa persoalan ini ke jaksa agung di jakarta, tegas kotman ibrahim.
Lanjut kotman ibrahim, kami tinggal menunggu janji sekda yang janjinya dia akan membentuk tim yang akan memanggil para pejabat PUPR dalam dua hari kedepan ini. Liat saja hasilnya nanti. Tegas kotman ibrahim sering di sapa ” KOIB “.
(Zrk)
Komentar