Berita Sidikkasus.co.id
KENDARI, – Sampai Saat ini Persoalan Pertambangan yang Ada Di Kabupaten Konawe Kepulauan Masih jadi Sorotan Utama Bagi Para Masyarakat, Mahasiswa Dan Pemuda .Kamis, (07/10/2021).
Pasalnya, Paska Aksi Demonstrasi Besar-Besaran pada tahun 2019, di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, saat itu pemerintah berjanji akan membekukan dan mencabut IUP tambang yang ada di Konawe Kepulauan.
“Tetapi Fakatanya saat ini Bupati Sendiri seolah-olah berusaha memfasilitasi masuknya salah satu perusahaan tambang nikel yaitu PT.GKP dengan cara menandatangani Momerandum Of Understanding (MOU), secara tertutup dan tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu Serta belum jelas kemana arah penandatanganan MoU tersebut” Ungkap Ical selaku Putra Daerah.
Lanjut Ical menjelaskan bahwa “di Awal Masa jabatan Bupati Konawe kepulauan Ir.H. Amrullah, M.T beliau lah yang tegas monolak tambang di Konawe kepulauan, sikap pemimpin seperti ini yang membuat Stikma liar di masyarakat apalagi tidak ada keterbukaan ataupun sosialisasi persoalan MoU tambang itu Dan saya menduga ini sarat dengan kepentingan politik induividu”.
“Jadi Saya sampaikan dengan tegas Berhentilah selalu membodohi masyarakat Konawe Kepulauan, karna saya yakin belum ada kajian secara teknis mendalam tentang dampak yang akan di timbulkan nantinya apa bila tambang sudah beroprasi”.
“Ical juga menyampaikan bahwa masuknya tambang di konawe kepulaun hampir semua menabrak UUD sekali lagi saya tegaskan kepada Pemerintah ketika berkeras untuk memberi ruang tambang di tanah kelahiran kami saya pastikan segala cara kami akan lakukan Tutupnya”.
Pewarta: Wawan
Komentar