Ketgam. Kabupaten Teluk Bintuni menerima Opini WTP ke-8 , tampak dalam gambar Bupati Teluk Bintuni Ir.Petrus Kasihiw,MT menerima penghargaan Opini WTP , Senin (31/05/2021) gambar istimewa.
Berita Sidikkasus.co.id
BINTUNI – Kembali untuk ke – 8 kalinya
Kabupaten Teluk Bintuni Kembali mendapat Opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP)dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Papua Barat.
Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Teluk Bintuni, Dantopan Sarungallo ST, mengatakan Kabupaten Teluk Bintuni telah menerima Laporan dari hasil pemeriksaan Badan pemeriksa Keuangan (LHP BPK) mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
” Kabupaten Teluk Bintuni yang telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (LHP BPK) dan mendapat Opini WTP 8 Kali berturut -turut berdasarkan hasil Audit secara akuntabel dari Auditor BPK RI Perwakilan Papua Barat sesuai standar akuntansi pemerintahan, ” Ujar Dantopan Sarungallo, saat di temui Wartawan Senin(31/05/2021) di Kantor DPRD Kali Kodok Bintuni.
Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan ini juga mengatakan, dengan opini WTP tersebut merupakan suatu prestasi atas kinerja Pemerintah Daerah ( Pemda) dalam hal pengelolaan APBD tahun anggaran 2020. dengan Capaian – capaian baik dalam hal Pelaksanaan Penyelengaraan Pemerintahan maupun capaian dalam hal kinerja, sehingga dapat di berikan Apresiasi.
LHP BPK tersebut menjadi penting untuk dipertanggung jawabkan kepada masyarakat Teluk Bintuni dalam Forum DPRD tentang LKPJ dan LKPD.
Topan juga menyampaikan, dengan opini WTP tersebut menjadi motifasi untuk meningkatkan kinerja sehingga lebih baik Kedepanya. DPRD juga akan mempelajari dan mencermati LHP BPK tersebut, bila masih ada kelemahan dan temuan dari hasil audit BPK menjadi hal penting untuk di diskusikan, serta menindak lanjutkan ke Pemda untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dan meningkatkan kinerja Kedepanya.
Ia juga berharap sebagai anggota DPRD LHP BPK dan materi LKPJ dalam waktu dekat dapat segera di sampaikan ke DPRD,.agar segera dapat di pelajari dan di cermati, sehingga bila masih terdapat kekurangan anggota DPRD dapat memberikan masukan kepada Pemda sebagai Mitra. Untuk terus mengawal pelaksanaan APBD dan penyelengaraan Pemerintahan agar lebih baik kedepan.
” Harapan kami sebagai anggota DPRD Teluk Bintuni Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan jg materi LKPJ dalam waktu dekat bisa disampaikan ke DPRD agar kami bs pelajari dan mencermatinya sehingga kami dari DPRD memberikan masukan kepada Pemerintah daerah sebagai mitra DPRD untuk terus mengawal proses pelaksanaan APBD dan penyelenggaraan Pemerintahan agar lebih baik kedepannya, ” Ujarnya. ( Ser )
Komentar