Berita sidikkasus.co.id
Bengkulu—Gubernur Rohidin Mersyah mendorong agar pencairan Dana Desa dapat segera dilakukan. Hal ini tentu akan berdampak pada pemulihan ekonomi masyarakat di era pandemi Covid-19.
“OPD terkait, PMD Provinsi Bengkulu akan berkoordinasi dengan PMD kabupaten agar mendorong pencairan dana desa dapat segera dilakukan,” ujar Gubernur Rohidin pada saat rapat bersama DJPBN, KPPN, KPP Pratama, KPKLN, dan Bea Cukai di ruang rapat lantai 3 Pemprov Bengkulu, Rabu (31/3).
Pada kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, Syarwan menjelaskan Pencairan Dana Desa (DD) tahap pertama di Provinsi Bengkulu hingga 30 Maret tahun 2021 baru mencapai 9,81 persen. Hal ini disebabkan, desa-desa belum menyiapkan persyaratan untuk pencairan Dana Desa.
“Diimbau semua desa dapat segera menyelesaikan syarat pencairan dana desa, dan jikapun belum selesai. Utamakan dahulu yang 8 persen untuk penanganan Covid-19, sebagai langkah antisipasi penyebaran Covid-19 di wilayah tersebut,” terang Syarwan yang sebelumnya bertugas sebagai Kepala DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Syarwan menambahkan melalui dana desa ada juga Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat miskin yang terdampak Covid-19. Sehingga jika DD sudah dicairkan paling tidak dapat membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan.
“Pada pandemi ini BLT sangat dinanti, apalagi banyak masyarakat yang terkena dampak sehingga kehilangan penghasilan. Bantuan ini tentu dapat meringankan beban hidup masyarakat,” tutup Syarwan yang merupakan lulusan STIE IPWI Jakarta.
Berdasarkan Pagu Dana Desa untuk Provinsi Bengkulu saat ini mencapai Rp 1.805.020.660.000. Dengan pagu terbesar ada di Bengkulu Utara yakni Rp 170 miliar, disusul Kaur Rp 147 miliar, Seluma Rp 141 miliar, Mukomuko Rp 123 miliar, Rejang Lebong, 113 miliar, Bengkulu Tengah Rp 112 miliar, Bengkulu Selatan Rp 110 miliar, Kepahiang Rp 86 miliar dan Lebong Rp 79 miliar.(RH).
Komentar