Berita : Sidikkasua.co.id
SANANA,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Provinsi Maluku Utara (Malut) Faraksi Basanohi menolak Pelaksanaan Pemelihan Kapala Desa (Pilkades) serentak di kepsul tahun 2021.
Di katakannya. Kamal Upara, Ketua Fraksi Basanohi DPRD Kepsul ini. pilkades serentak yang akan di laksanakan pada bulan April mendatang terlalu tergesa-gesa dan sarat akan kepentingan selain dari itu terkesan memaksa.
” Kita selaku DPR Fraksi Basanohi menghendaki proses pilkades ini tetap berjalan, akan tetapi dengan kondisi yang kita lihat saat ini. Panitia terlalu tergesa-gesa yang pada akhirnya di rugikan adalah masyarakat di desa-desa, karena mereka belum siap dari sisi anggaran yang panitia masi melakukan utang dan dari sisi pendataan,” Ungkapnya.
Selain itu kata Kamal (Ketua Fraksi red) Karena yang jelas dengan ketidak siapan pemerintah di desa bahkan panitianta hari ini ada beberapa desa yang belum terbentuk yang pasti mereka menggunakan angka DPT berdasarkan DPT dari pilkada kemarin, semtara dalam pilkades ini harus melakukan pemutahiran data. Karena ada jiwa pilih yang suda meninggal dan ada juga yang pada saat kemarin satu atau dua bulan kedepat baru punta hak coblos.
“Jadi kemudian menggunakan sandaran itu maka orang yang sudah punya hak coblos pada pilkades ini otomatis tidak bisa di gunakan” jelasnya.
Ditambahkan Maka dari itu kami atas nama DPRD dari Fraksi Basanohi menolak keras agar pilkades serentak ini di tunda untuk dapat mengefaluasi kembali agar kesiapan pilkades serentak ini lebih matang dari sisi panitianya, dan penganggaran agar proses demokrasi ini berjalan dengan baik.
Lanjut kamal. Saya juga menduga pilkades serentak yang terkesan tergesa-gesa sarat akan kepentinga politik praktis namun jika ini di efaluasi kembali dan proses juga tanpa harus ada intimidasi. Maka apa yang di lahirkan pada pilkades ini benar-benar menjadi harapan masyarakat,” Pungkasnya, tutup…***(Is/K)
Komentar