Berita Sidikkasus.co.id
LABUHA: Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) sebagai Badan Penelitian Aset Negara, (BPAN) kabupaten halmahera selatan (halsel) provinsi maluku utara
Menilai Bupati halmahera selatan (halsel) Hi BAHRAIN KASUBA S.pd M.pd melindungi oknum kepala desa yang menyalagunakan dana desa. 9/2/201;
Lewat via sms WA Pada media ini senin 9-2/2021 ketua dewan pimpinan cabang Lembaga Aliansi Indonesia halmahera selatan (halsel)
Sarjan Taib mengatakan, lembaga aliansi indonesia sebagai badan penelitian aset negara (BPAN) yang memiliki moto;
mengajak Pejabat Tinggi Negara yakni TNI, POLRI, JAKSA AGUNG, KPK serta Pemerintah, Pengusaha dan Masyarakat.
Mencegah Pungutan Liar, Korupsi, Kolusi, Nepotisme & Narkoba, untuk Menyelamatkan Aset Negara serta Menegakkan Keadilan.
Mengawasi dan menyikapi Pejabat menyalagunakan kewenangannya yang tidak berpihak pada Masyarakat; katanya; (sarjan);
Lanjut ia, Anggaran dana desa (ADD) dan dana desa (DD) semenjak bergulir pada tahun 2016 sampai saat ini terus di persoalkan sehingga terjadi bentrok antara masyarakat dengan kepala desa yang terus terjadi.
Hal tersebut akibat penyalagunaaan dana desa oleh oknum oknum kepala desa di kabupaten halmahera selatan sehingga ricuh terjadi di tengah tengah masyarakat.
ia juga merasa heran dengan Bupati Bahrain Kasuba sebagai Pimpinan tertinggi di Negeri Saruma ini yakni kabupaten halmahera selatan,
Masyarakat melakukan aksi dengan berbagai tuntutan yang di sampaikan hingga terjadi kerusakan fasilitas desa maupun fasilitas umum. Ungkapnya;
Bupati selaku kepala daerah seharusnya pikirkan dinamika yang terjadi serta meninjau langsung di desa yang di anggap bermasalah agar mengetahui apa yang terjadi.
Jangan hanya mengunjungi desa karena ada unsur politik, sebagai pemimpin seharusnya berpikir bijak dan arif untuk kepentingan Masyarakat bukan kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok.
Ia juga menambahkan bahwa, amatan Aliansi Indonesia terhadap Bupati (halsel) Hi Bahrain Kasuba selama ini kebijakan yang di ambil merupakan pilih kasih yang di utamakan sekelompok orang maupun yang dekat. Tandasnya.
Begitu banyak terjadi penyalagunaan dana desa di halmahera selatan seperti desa jojame, indari, nusababullah, serta masih banyak lagi desa-desa lain.
Bahkan saat ini terlihat jelas di desa tawa kec. Kasiruta timur kepala desa Bahtiar Hi Hakim dengan temuan Inspektorat kurang lebih empat ratus juta.
Bupati seharusnya mendesak ispektorat merekomendasikan di tindaklanjuti kerana hukum karena merugikan negara. Tuturnya;
Bukan memberikan kesempatan dan membiarkan kepla desa tetap menjabat àtau memimpin desa tersebut.
Lembaga Aliansi indonesia halmahera selatan menilai Bupati benar benar melindungi para oknum kepala desa dan mendukung terjadinya konflik di tengah tengah masyarakat.
Lembaga aliansi indonesi (halsel) juga menilai laporan dana desa ke kementrian desa, diduga Palsu di rekayasa karena tidak sesuai dengan realisasi di lapangan
“saya selaku ketua dewan pimpinan cabang (DPC) halmahera selatan lembaga aliansi indonesia mendesak KPK RI segera melakukan audit dana desa di halmahera selatan. Tutup Sarjan.
Reporter: Rifaldi
Komentar